Disebut PMH Kejari Kab. Bekasi Digugat, Pidum: Negara tidak boleh kalah terhadap pelaku pidana

PJ. BEKASI – Kasus Mafia Tanah di Kabupaten Bekasi masih hangat jadi perbincangan meski sudah ada yang dijebloskan ke penjara. Bagai mana tidak, saat ini giliran Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi digugat oleh Kuasa Hukum Agus Sopyan (AS) Kades non Aktif Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya yang saat ini dipenjara. Gugatan itu dilakukan lantaran eksekusi Kejaksaan dinilai melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) .

Kendati begitu, Kasi Pidum Kejari Kabupaten Bekasi M Taufik Akbar mengatakan, gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum AS itu menjadi hak mereka, namun Ia memastikan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku pidana sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA :  Lapas Cikarang Jalani Vaksinasi Ketiga, Kakanwil: 5 Pegawai Bapas Cikarang Terpapar 

“Apapun dalil yang disampaikan oleh tim penasehat hukum terpidana agus sofyan itu sah sah saja itu sudah menjadi tugas mereka dan kami hormati, “kata Kasi Pidum M. Taufik Akbar kepada potretjabar.com saat dihubungi

Akan tetapi lanjut Taufik,  dirinya menegaskan bahwa Negara tidak boleh takut dan kalah terhadap terpidana pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA :  Teka Teki Kekosongan 12 Kepala OPD di Pemkab Bekasi

Pelaksanaan eksekusi terpidana AS itu merupakan pelaksanan putusan MA no 1244 K / Pid/ 2021 tgl 8 Des 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya  pelaksanannya pastinya sudah terukur,  sesuai SOP dan sesuai ketentuan peraturan yang ada.

“Tunggu waktunya nanti pada saat tahap pembuktian kita sampaikan semua bukti buktinya, “tukasnya.

Sebelumnya, gugatan diajukan tim kuasa hukum AS, saat ini gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan teregistrasi di PN Cikarang dengan nomor perkara 19/Pid.G/2022/PN. Ckr. Dan sudah masuk sidang perdana gugatan PMH kemarin.