PJ.BEKASI – Baru – baru ini warga Kabupaten Bekasi Jawa Barat menuntut hak ingin bekerja. Kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran (TKP3) besutan Pj.Bupati Bekasi Dani Ramdan dipertanyakan.
Mereka yang mengatasnamakan Kaum Penganggur Bekasi melakukan petisi agar Pj.Bupati Bekasi dapat memberikan peluang bagi ratusan ribu pengangguran agar dapat bekerja di perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
Sebab, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi semakin bejibun bahkan naik setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Jumlah ini, meningkat dibanding 2021, yakni 197.000 orang.
Kabupaten Bekasi yang notabene merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara sekaligus daerah penyangga ibukota DKI Jakarta, kerap menjadi incaran banyak pencari kerja dari luar daerah, khususnya angkatan kerja baru.
Koordinator Kaum Penganggur Bekasi Dwi Haryanto menegaskan, kaum penganggur sudah melayangkan petisi yang ditunjukan untuk Pj.Bupati Bekasi Dani Ramdan dengan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memberikan peluang bagi para pengangguran agar bekerja di perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Jika petisi tidak mendapat respon positif dan cenderung diabaikan maka kami para penganggur akan menggelar demonstrasi pada hari ulang tahun Kab. bekasi mendatang,”tandasnya.
TKP3 bentukan Pj.Bupati Bekasi dirasa masih nihil hasil, sontak hal ini menjadi perhatian bagi para pemerhati. Bagai mana tidak, daerah dengan industri terbesar namun warga Kabupaten Bekasi hanya menjadi penonton bak tikus mati di lumbung padi.
“Makanya Bekasi rawan tindak kejahatan begal pencurian penipuan dan lain sebagainya. Padahal, akar permasalahanya yang jadi pokok yaitu lapangan kerja yang sulit di dapat di lumbung pangan, mengingat perusahaan di Kabupaten Bekasi pabrik ribuan,”ungkap Samanhudi yang juga Ketua lembaga Puhara.
Ia menekankan, Pj.Bupati Bekasi Dani Ramdan sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Bekasi harus dapat melakukan tindakan cepat. Jika TKP3 yang sudah dibentuk tidak dapat memberikan dampak positif bagi warga Bekasi harusnya dibubarkan saja.
Fenomena yang terjadi lanjutnya, untuk mendapatkan pekerjaan, tidak sedikit warga Kabupaten Bekasi harus mengeluarkan uang terlebih dahulu.
“Cuma masyarakat Kabupaten Bekasi hanya berapa persen yang bekerja. Kadang ada pekerjaan harus pinjam uang dulu buat nyuap dan ini bukan lagi rahasia umum,”pungkasnya.(Ang/red)
