Soal Polemik BUMDes, Pemdes dan BPD lenggahjaya Saling Tuding

PJ. BEKASI – Baru baru ini di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi ramai dikabarkan adanya BUMDes  yang belum dibentuk namun sudah mendapatkan penyertaan modal yang ada di Desa Lenggahjaya.

Polemik itu berujung pada saling tuding antara BPD dengan Pemdes Lenggahjaya, mereka saling menyalahkan sama lain, sebelumnya  Anggota BPD lenggahjaya mengaku tidak pernah ada musdes untuk membahas pembuatan perdes tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Belum pernah digelar musdesnya jadi belum pernah ada Perdes pembentukan BUMDes”kata Didi mantan Skretaris BPD priode sebelumnya.

Namun pengakuan itu dibantah oleh Sekdes lenggahjaya Sadih, Ia mengatakan Peraturan Desa (Perdes) tentang pembentukan BUMDes sudah dibentuk., kerenanya penyertaan modal sebesar Rp. 50 itu diberikan di ahir tahun 2019.

“Sudah bang perbulan September ini pembentukannya, Kemudian tahap tiga ini baru dikeluarkan penyertaan modalnya kurang lebih 2 Minggu yang lalu,”terang Sadih.

Kendati sudah dibentuk dan diperdeskan namun dirinya mengaku belum tahu nomor dan kapan dilembar desakan. “Nanti saya cek,”singkatnya.

Anggota BPD yang tidak mengetahui akan adanya BUMDes kata Ia,  BPD itu diketahuinya tidak pernah ke kantor Desa.

“Kemudian kenapa salah satu anggota BPD ada yangg tidak tahu, sebab beliau tidak pernah kedesa selama pembentukan itu,”ungkap Ia.

Tidak terima rekannya dibantah salah seorang Anggota BPD Lenggahjaya lainnya ikut membeberkan yakni Opan Sopandi, kata dia Perdes tentang BUMDes yang diklaim sudah ada itu diragukan, pasalnya selain Didi, Ia juga mengaku tidak pernah ada pembentukan BUMDes yang sudah di Perdeskan.

“Katanya sudah ada Perdesnya, sampai saat ini ketua BPD tidak pernahemberikan Salinan perdes itu, Saya pinta berkali kalipum tidak pernah diberikan,”bebernya.

Adanya dugaan Kingkalingkong antara Kades dan ketua BPD lenggahjaya semakin nampak sebab, jika benar ada kenapa tidak ada tranparansi terlebih Perdes itu wajib dipublikasikan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2016 tentang Desa.(Sun/red).