banner 728x90

Gawat, Pejabat Pemain Pajak Kas Daerah Pemkab Bekasi Dibajak

  • Bagikan
IMG 20210725 220513
Pejabat Pemain Pajak Kas Daerah Pemkab Bekasi Dibajak/ FOTO: ILUSTRASI

PJ. BEKASI – Mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, duit dari pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi berpotensi jadi permainan oknum pejabat. Akibatnya keuangan kas daerah itu kebobolan lantaran dibajak.

Demikian dikatakan Dewan Pendiri Jendela Komunikasi (Jeko) yang sehari harinya dipanggil nama Bob, kaya Ia nilai tersebut terdapat dibeberapa sektor pajak daerah, seperti misalnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dimana berdasar data dan informasi yang dihimpun, ada sejumlah uang sekitar Rp. 5 miliar lebih yang berpotensi tidak ditagih. Hal itu tergambar dari adanya
15 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas 8 Objek Pajak.

Namun sayangnya kata Bob, data itu belum valid. Artinya pada saat bahan data itu masuk ke lembaganya, maka dirinya harus mengumpulkannya, karena tidak semua data itu dapat menjamin bahwa data tersebut mewakili apa yang Ia teliti dan kaji. Lagi pula hal itu domainnya Pemerintah yang mana ada dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) .

BACA JUGA :  Pemanfaatan Tanah di Bekasi Wajib Mempunyai Pertek ATR/BPN

Adapun kata Bob, sektor pajak daerah yang sudah selesai tim nya telaah adalah soal Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Restoran, Pajak Reklame seperti Reklame Videotron dan Pajak Reklame yang sudah habis masa berlakunya.

“Ya, lembaga yang kami dirikan itu menemukan adanya permainan oknum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah  (BAPENDA). Namun hal itu masih dalam kajian tim teknis dan jika sudah selesai dilaporkan kepada pihak terkait,” tutur Bob.

Dijelaskannya, dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang terhitung dari Januari 2019 sampai dengan September 2020 terdapat potensi minus senilai Rp 737 juta lebih dan hal itu mengakibatkan kekurangan penerimaan atas PPJ ke kas daerah.

Bukan itu saja, pajak restoran juga terdapat hal yang sama yakni sekitar Rp 765 juta lebih. Kemudian pajak reklame sekitar Rp 371 juta lebih.

BACA JUGA :  Dua dari Empat Pelakunya Pencurian di Segaramakmur Berhasil Ditayangkan Polsek Tarumajaya

Kata Bob, yang lebih aneh lagi, ada pajak reklame yang sudah habis masa berlakunya sejak Oktober 2020 dan tidak ada teguran atau tindakan dari instansi terkait dimana nilai nya mencapai Rp 268 juta lebih.

“Ada 94 WP (Wajib Pajak) tersebut di atas yang terkena denda tapi tidak dikenakan dendanya. Adapun nilainya mencapai Rp 631 juta lebih, ini kan aneh. Kemana uang denda pajak itu,”bener Ia.

Dengan adanya hal itu, maka keuangan di kas daerah Pemkab Bekasi terkesan “dibobol” oknum “pemburu rente”. Oleh sebab itu, hal ini  disampaikan ke publik dengan tujuan agar Pj. Bupati yang baru menjabat mengetahui hal ini.

“Insya Allah jika tim teknis kami sudah selesai melakukan telaah, maka akan kami sampaikan surat resmi ke PJ Bupati dan i stasiun terkait,”pungkasnya.(red)

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90 banner 20x50 banner 20x50 banner 20x50
  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM