BPD di Karangsentosa Diduga Rangkap Ketua LPM Garap Rutilahu

PJ.BEKASI – Sejatinya, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digagas Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun di Desa Karangsentosa Kecamatan Karangbahagia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menggarap program tersebut.

Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Anggota BPD Karangsentosa itu tuai sorotan. Ketua BPD Karangsentosa, Taufik Hidayat, membenarkan bahwa Kamaludin merupakan anggota BPD aktif Desa Karangsentosa untuk masa jabatan 2026–2034. Namun, terkait status Kamaludin sebagai Ketua LPM, dirinya mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Kamaludin memang anggota BPD aktif Desa Karangsentosa masa periode 2026–2034. Memang dulu sebelum jadi BPD, dia itu Ketua LPM, tapi sekarang saya kurang tahu dia Ketua LPM atau tidak,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamaludin diduga masih menjabat sebagai Ketua LPM Desa Karangsentosa. Bahkan, LPM disebut terlibat dalam pelaksanaan program Rutilahu dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp40 juta untuk setiap penerima manfaat.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul keluhan dari salah seorang penerima manfaat Rutilahu bernama Marsan. Ia mempertanyakan jumlah dan nilai material bangunan yang diterimanya karena diduga tidak sesuai dengan alokasi anggaran belanja material.

Marsan merinci, dari total anggaran Rp40 juta, dialokasikan sebesar Rp34 juta untuk pembelian material, Rp5,6 juta untuk upah tenaga kerja, dan Rp400 ribu untuk biaya operasional.

Namun, berdasarkan pengamatannya sebagai pekerja bangunan, nilai material yang diterima diperkirakan hanya sekitar Rp25 juta.

“Paling ini habis di kisaran hampir Rp25 juta, Pak. Maaf-maaf ya, saya kan tukang, Pak. Jadi saya tahu harga material, walaupun dari hasil material kita lebihin juga enggak sampai segitu, Pak (Rp34 juta),” ungkap Marsan.

Ia juga mengungkapkan bahwa nota pembelian material yang diberikan kepadanya tidak mencantumkan harga barang. Menurutnya, nota tersebut hanya memuat daftar nama material.

“Bon dikasih, cuma enggak ada tertera harganya, Pak. Cuma nama barangnya saja. Dan bon itu dari satu desa ini dikumpulin lagi, Pak, semuanya diambil lagi sama Ketua LPM,” bebernya.

Keluhan tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan material program Rutilahu. Namun, dugaan tersebut masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan bukti transaksi, rincian pembelian, volume material, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Selain dugaan ketidaksesuaian pengadaan material, persoalan rangkap jabatan juga menjadi sorotan. Pasalnya, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Ketentuan mengenai persyaratan dan larangan bagi anggota BPD diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Oleh karena itu, status jabatan yang bersangkutan perlu diklarifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menghindari potensi tumpang tindih kewenangan maupun konflik kepentingan.

Sayangnya saat dikonfirmasi via celulernya, Anggota BPD Kamaludin enggan membeberkan klarifikasi hal tersebut.

Atas persoalan tersebut, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan melakukan klarifikasi dan penelusuran agar pelaksanaan program Rutilahu berjalan transparan dan tepat sasaran.

(Mir)










Tutup
error: POTRETJABAR.COM