Resmi Terapkan UHC Prioritas 2026, Bupati Bekasi: Tak Boleh Ada RS Tolak Pasien
PJ.BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Tahun 2026. Kebijakan strategis ini menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Bekasi dari desil 1 hingga 10 tanpa memandang status ekonomi melalui BPJS Kesehatan.
Untuk menopang keberlangsungan program tersebut, Pemkab Bekasi menggelontorkan anggaran fantastis mencapai Rp350 miliar.
Peluncuran UHC Prioritas ini digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa capaian UHC Prioritas adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat. Dengan status ini, warga yang membutuhkan penanganan medis bisa langsung berobat di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.
“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” tegas Asep.
Meski menganggarkan Rp350 miliar, Asep mengingatkan agar perusahaan, institusi pendidikan, hingga fasilitas kesehatan swasta tetap menjalankan kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, sehingga beban anggaran tidak bertumpu pada APBD semata.
“Tidak semuanya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing wajib membayarkan BPJS Kesehatan pekerjanya. Begitu juga sekolah-sekolah yang sudah mapan harus membayarkan BPJS untuk guru dan karyawannya,” tambahnya.
Guna mencegah kebocoran anggaran dan tumpang tindih kepesertaan, Pemkab Bekasi menggandeng BPJS Kesehatan, Disnaker, dan Dinsos untuk memperketat validasi data warga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau sudah ditanggung perusahaan.
Sementara itu, skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan difokuskan khusus untuk kasus darurat, insidental, dan penyakit tertentu yang belum masuk tanggungan BPJS Kesehatan.
“Tahun 2025 sudah saya lunasi. Tinggal tahun 2026 sedikit lagi saya tutup. Ke depan, Jamkesda hanya digunakan untuk kondisi insidental, termasuk penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak dicover BPJS,” jelas Asep.
Tak berhenti di pembiayaan, Pemkab Bekasi juga menargetkan peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama pada 2027. Seluruh puskesmas didorong beroperasi 24 jam dan dilengkapi fasilitas rawat inap agar rumah sakit tidak mengalami penumpukan pasien.
“Untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, dan diare, bisa ditangani lebih dahulu di puskesmas,” ujarnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi langkah cepat Bupati Bekasi yang langsung merealisasikan UHC Prioritas bahkan sebelum masa kerja 100 hari.
“Pak Bupati belum 100 hari, tetapi sudah punya komitmen memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat Bekasi dengan adanya UHC Prioritas. Seluruh masyarakat di Bekasi tidak melihat desil, jadi bisa menggunakan fasilitas kesehatan,” kata Akmal.
Akmal memastikan, jaminan ini juga berlaku nasional—termasuk bagi mahasiswa asal Bekasi yang merantau maupun pekerja korban PHK yang melakukan penyesuaian segmen kepesertaan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 November 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Bekasi telah mencapai 3,4 juta jiwa atau 99,67 persen dari total 3,5 juta penduduk.
Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 82,51 persen (sekitar 2,8 juta jiwa), yang kini menjadi fokus perbaikan bersama agar perlindungan kesehatan dapat dirasakan optimal oleh seluruh warga.
(Lut)
