154 Kades di Kabupaten Bekasi Resmi Dilantik
PJ.BEKASI — Sebanyak 154 kepala desa (Kades) terpilih hasil Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi Jawa Barat resmi dilantik. Pelantikan massal ini menandai babak baru roda pemerintahan di tingkat desa.
Para pemimpin baru tersebut langsung dihadapkan pada berbagai harapan masyarakat, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, hingga persoalan pelik pengangguran dan ketenagakerjaan.
Usai menerima Surat Keputusan (SK) pelantikan dari Bupati Bekasi Asep Supria Atmaja, sejumah kepala desa melontarkan berbagai fokus dan program prioritas kerja mereka.
SepertiKepala Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia, Sarim menegaskan, komitmennya untuk langsung tancap gas meningkatkan pembangunan infrastruktur demi mewujudkan desa yang lebih maju.
”Insya Allah akan kita tingkatkan pembangunan di wilayah Desa Karang Satu. Mudah-mudahan Desa Karang Satu lebih baik lagi,”ujar Sarim saat diwawancarai.
Terkait berbagai keluhan maupun kebutuhan warga, termasuk sektor ketenagakerjaan. Sarim memastikan jajarannya akan menyikapinya secara profesional dan optimal.
Sementara itu, Kepala Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang Naman, yang kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat, mengajak seluruh warganya untuk kembali bersatu dan berbakti demi kemajuan desa.
”Alhamdulillah untuk Pilkades sudah selesai. Semoga apa yang diemban masyarakat bisa kita wujudkan untuk memajukan Desa Sukabakti yang lebih baik lagi,”ungkap Naman.
Terobosan konkret juga disuarakan oleh Kepala Desa Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara Nimin. Ia menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama dalam program 100 hari kerja pertamanya. Mengingat wilayahnya dikelilingi sekitar 288 perusahaan produktif, Nimin berencana menggerakkan tiga pilar utama desa untuk menyerap tenaga kerja lokal.
”Program 100 hari kita utamakan masalah ketenagakerjaan. Upaya saya nanti akan menggerakkan tiga elemen yang saya bentuk seperti BUMDes, Karang Taruna, dan LPM agar warga Harja Mekar bisa terserap dan mengurangi pengangguran,” beber Nimin.
Nimin juga merencanakan mediasi transparan dengan memanggil pihak perusahaan dan tokoh masyarakat. Meski memprioritaskan penyerapan tenaga kerja, ia memastikan program pembangunan desa reguler tetap berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta arahan Bupati Bekasi.
Dari sudut pandang legislatif desa, Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bekasi, H. Karno, memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Pilkades serentak tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan kali ini jauh lebih tertib dan rapi dibandingkan perhelatan serupa pada 2018 silam.
” Secara umum, pelaksanaan Pilkades tahun ini lebih tertib, lebih rapi ketimbang 2018. Artinya, sukses pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan Pilkades,” puji H. Karno.
Memasuki masa kepemimpinan baru ini, Karno menitipkan dua pesan krusial. Pertaman Percepatan Koordinasi & Kepengurusan APDESI
Mengingat lebih dari 50 persen kades dilantik merupakan wajah baru, ia mendorong percepatan koordinasi yang solid antara kades dengan BPD, serta pembaruan kepengurusan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi.
Kedua, Peleburan Sekat Politik Pasca-Pilkades, Karno meminta agar dinamika dan sekat politik masa lalu segera dileburkan demi kepentingan bersama seluruh warga desa.
”Siapapun yang terpilih dan BPD ada di desa itu, baik kemarin dalam dinamika politik desa ada pendukung maupun bukan, hilangkan itu semua. Jagain pemerintahan desa masing-masing,” tegasnya.
Ia memungkaskan bahwa kunci utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa berpijak pada keharmonisan hubungan kerja antara kepala desa dan BPD.
”Harapan kami, desa se-Kabupaten semuanya kondusif. Kami tidak mau dengar ada perseteruan antara BPD dengan kepala desa. Karena jika pemerintahan desa kondusif, otomatis kepentingan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud,” pungkasnya.
(Lut)
