Bupati Bekasi Ingatkan Sekdinkes Ganti Mobil Dinas yang Hilang
PJ.BEKASI – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar bertanggung jawab terhadap fasilitas negara yang digunakan, termasuk kendaraan dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat.
Peringatan tersebut disampaikan Asep menyusul persoalan hilangnya mobil dinas roda empat tahun 2015 bernomor polisi B 1496 FQN yang sebelumnya digunakan Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdinkes) Kabupaten Bekasi.
Asep menegaskan, kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menggunakannya.
“Ya pastinya yang menggunakan mobil harus tanggung jawab. Apabila mobil hilang, ya harus mengganti,” tegas Asep.
Menurutnya, setiap kendaraan dinas yang hilang harus ditelusuri keberadaannya. Apabila tidak dapat ditemukan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena itu kan uang rakyat, ya. Jadi itu kan masuk ke aset kita juga. Jadi kalau misalkan bisa dibawa pulang tuh, iya kan? Kan bisa dibawa pulang kan yang hilangnya kan? Ya kalau katanya hilang ya harus diganti oleh dinas terkait, sama orang yang memakai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Nomor HM.04.01/290/IRDA/X-2024 tertanggal 25 Oktober 2024.
Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor HM.04.01/534/IRDA/XI-2024 tertanggal 25 November 2024.
Laporan tersebut memuat perhitungan resmi mengenai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kehilangan kendaraan dinas tersebut.
Asep mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jumlah kendaraan dinas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk kendaraan yang masih tersedia maupun yang dinyatakan hilang.
“Harus diganti lah. Gini, kita lihat nanti jumlah yang ada berapa, yang enggak ada berapa. Yang enggak ada, ya harus diganti,” imbuhnya.
Selain meminta pertanggungjawaban atas aset yang hilang, Bupati juga memastikan akan memberikan teguran dan memanggil pihak-pihak terkait untuk menjalani pemeriksaan disiplin.
Menurut Asep, penanganan akan dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan status dan keberadaan aset pemerintah sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Bakal saya tegur. Pertama aset dulu dong. Setelah aset, dinas mana saja yang memang kehilangan, nanti akan saya panggil, ya,” pungkasnya.
Sekdinkes Ajukan Keringanan TGR
Informasi yang dihimpun, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi diketahui telah melayangkan surat permohonan keringanan nilai kerugian daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi selaku Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
Permohonan tersebut diajukan dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan perhitungan kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena hasil audit Inspektorat telah memuat perhitungan resmi nilai TGR atas kendaraan dinas yang hilang.
Persoalan ini kini menjadi ujian bagi penegakan disiplin ASN di Kabupaten Bekasi, sekaligus menguji ketegasan Majelis TPTGR dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi dan memulihkan aset daerah.
Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memastikan penyelesaian kasus tersebut berjalan sesuai ketentuan, sehingga penggunaan fasilitas negara tetap berada dalam koridor tanggung jawab dan akuntabilitas.
(Red)
