Standar Kelayakan Dapur SPPG Harus Diperketat
PJ.BEKASI – Upaya penguatan informasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan kepada masyarakat luas. Langkah sosialisasi ini dinilai krusial untuk meluruskan berbagai kabar simpang siur yang kerap beredar di lapangan mengenai pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.
Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan bahwa penyampaian informasi yang valid dan bersumber langsung dari pihak berwenang seperti Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi kunci utama agar masyarakat memahami esensi serta tujuan dari program MBG.
”Ini terkait dengan penguatan informasi Program Makan Bergizi Gratis agar masyarakat bisa lebih memahami tujuan dari program MBG ini. Karena banyak berita-berita yang simpang siur di lapangan, tentu kita ingin masyarakat lebih menerima informasi yang benar dari pihak yang memang secara langsung berasal dari Badan Gizi Nasional,” ujar Putih Sari saat diwawancarai awak media.
Selain menjadi penerima manfaat, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif sebagai pengawas jalannya implementasi program MBG di wilayahnya masing-masing. Dengan pemahaman yang utuh, partisipasi publik dalam mengawal keberhasilan program di tingkat daerah diyakini dapat berjalan secara optimal.
”Jadi ke depan dalam pelaksanaannya, program MBG ini selain masyarakat bisa menerima manfaat, juga ikut mengawasi jalannya program di wilayah masing-masing,” ucap Putih Sari.
Menanggapi sorotan terkait standar kelayakan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), politisi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa aspek teknis sepenuhnya mengacu pada regulasi ketat yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Seluruh pengelola dapur diwajibkan mematuhi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tanpa terkecuali. Standar tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari luasan area dapur, tingkat higienitas, hingga pemenuhan syarat sertifikasi kelayakan.
”Kami mendorong semuanya harus sesuai dengan juklak dan juknis yang memang sudah ditentukan dari awal oleh Badan Gizi Nasional. Bagaimana dari luasan, higienitas, syarat-syarat sertifikasi, dan lain sebagainya itu harus dipenuhi oleh semua SPPG,” tegas Putih Sari.
(LUT)











