Menteri PKP Tegaskan Akses Hunian untuk MBR di Bekasi

PJ.BEKASI – Pemerintah pusat kembali memperkuat komitmennya dalam menyediakan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jumat (21/11).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat daerah, perbankan, serta pemangku kepentingan sektor perumahan. Pemerintah menilai sosialisasi ini penting untuk memastikan program pembiayaan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyediaan rumah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil.

“Rumah adalah hak dasar setiap warga. Melalui FLPP dan skema kredit perumahan lainnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat kecil tidak tertinggal dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ini bagian dari keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan,” ujar Maruarar.

Ia menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan sebagai ujung tombak penyaluran pembiayaan perumahan. Percepatan proses birokrasi, transparansi, dan pengawasan mutu bangunan juga dikedepankan untuk mencegah persoalan di kemudian hari.

Selain itu, Maruarar mendorong adanya inovasi dalam sistem pembiayaan perumahan agar lebih adaptif pada kondisi ekonomi masyarakat. Termasuk di dalamnya penyederhanaan persyaratan administratif dan kemudahan proses pengajuan kredit bagi calon penerima.

Menteri berharap program ini dapat semakin memperkecil angka backlog perumahan nasional, terutama di daerah penyangga ibu kota seperti Kabupaten Bekasi yang terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan hunian setiap tahun.(Lut)