Unras di Mendagri, Inkastra Desak Evaluasi Pengangkatan Dirus Ade Zarkasih
PJ.JAKARTA – Insitut Kajian Strategis (Inkastra) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. Selasa (03/06). Mereka mendesak Mentri Dalam Negeri (Mendagri) mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Pasalnya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengangkat Ade Efendi Zakarsih sebagai Direktur Usaha (Dirus) Perumda Tirta Bhagasasi yang diduga Inkonstitusional.
”Aksi kami hari ini ke Kemendagri sebagai upaya komitmen kami mengawal kebijakan Bupati terkait pengangkatan anggota Direksi BUMD yang memang menurut kaca mata kajian kami tidak sesuai regulasi.” kata Ketua Forum Inkastra Fatur Rohman.
Sebelumnya Inkastra sudah melakukan aksi di halaman Pemkab Bekasi, namun tidak ada respon baik dari KPM untuk berdialog membahas persoalan pengangkatan Dirus Perumda Tirta Bhagasasi yang menurutnya tidak sesuai prosedur yang dilanggar Ade Efendi Zakarsih.
Fathur menegaskan, dari hasil kajiannya sesuai dokumen pengangkatan Ade Zarkasih sebagai Dirus Perumda Tirta Bhagasasi telah melabrak dan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 serta PP Nomor 54 Tahun 2017.
”Ini kan sudah jelas sekali aturan yang dilanggar Permendagri, saya harap Kemendagri jangan tutup mata dan harus bersikap tegas untuk segera melakukan evaluasi terhadap proses pengangkatan tersebut dan mendorong kepada Bupati Bekasi selaku KPM untuk membatalkan Surat keputusan terkait pengangkatan Dirus, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang berani mengangkangi aturan yang ada di negara ini.”Tegasnya
Dalam aksinya, mereka disambut Bidang Pengaduan dan pelaporan Kemendagri, Hasan menemui massa aksi, pihaknya menerima laporan Inkastra terkait adanya dugaan cacat administrasi dalam proses pengangkatan Dirus Perumda Tirta Bhagasasi.
Ia juga meminta kepada Inkastra untuk membuat permohonan audiensi kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri yang memang memiliki wewenang dalam kasus ini.
”Kami akan dorong surat audiensi Inkastra kepada Dirjen Bina Keuda Agar dapat melakukan dialog untuk membahas persoalan yang hari ini kawan-kawan bawa.”pungkasnya
(End)











