Scroll Untuk Melanjutkan Membaca
BANDUNG RAYA

Gubernur Jabar Minta Bupati/Walkot Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan

×

Gubernur Jabar Minta Bupati/Walkot Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan

Sebarkan artikel ini

PJ. BANDUNG – Dengan acara Komunikasi Pembangunan Kepala Daerah (Kopdar) se-Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengingatkan bupati/wali kota untuk menjaga inflasi daerah masing – masing menjelang Ramadan dan Lebaran.

Dana untuk upaya pengendalian inflasi sekarang dapat diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Dulu, BTT memang dikhususkan untuk kebencanaan, namun sekarang BTT dapat dipakai untuk mengendalikan inflasi.

Example 468x60

Dengan menggunakan BTT, maka penyerapan dana pos pembangunan tidak akan terkurangi. Ekonomi tetap berjalan, masyarakat dapat fokus beribadah.

Untuk mengendalikan inflasi, Gubernur juga mengimbau warga membeli produk – produk dalam negeri.

“Belanja lah produk-produk lokal,” ujar Ridwan Kamil dalam acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) – Bank Indonesia di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, (16/3/23).

Kepala daerah juga perlu mengantisipasi arus mudik yang menjadi salah satu penyebab inflasi. Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik di Jabar dan itu naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 mulai menurun.

BACA JUGA :  Optimalisasi Kejaksaan di Masa PPKM Darurat, Kajati Jabar Perintahkan Kajari Soal ini

Untuk itu, Pemdaprov Jabar fokus tiga hal. Pertama, akses digital Jabar yang masuk rangking tiga besar harus dioptimalkan agar pelayanan publik full digital, sehingga masyarakat tetap produktif di bulan Ramadan.

Kedua, monitor kondusivitas lalu lintas Jabar sebagai jalur mudik dan destinasi wisata.

Ketiga, mengantisipasi kenaikan harga dengan pemanfaatan lahan kosong, untuk menjaga ketersediaan produksi pangan agar tidak langsung membeli ke provinsi lain, apalagi impor dari luar negeri.

“Kalau produksinya aman, harga tetap naik, berarti sistem dagangnya, tadi sudah disepakati, akan dirilis daerah mana yang surplus, komoditas apa, daerah mana yang defisit,” jelas Ridwan Kamil.

“Sehingga yang defisit jangan beli dulu ke provinsi lain. Cukup ke teman bupati atau wali kota yang surplus. Jadi urutannya jangan langsung dikit-dikit impor ya,” katanya.(sumber: jabarprov.go.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: POTRETJABAR.COM