Bupati Bekasi Paparkan Fokus Pembangunan di 2027 dalam Rapat Paripurna
PJ.BEKASI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tancap gas menatap tahun anggaran 2027. Tiga sektor krusial resmi dipatok sebagai prioritas utama pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur jalan rusak, penguatan layanan kesehatan, hingga perbaikan sarana pendidikan yang amburadul.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, usai menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (03/11/26).
Di sektor infrastruktur, Asep membeberkan bahwa pihaknya telah mengantongi data valid hasil pemetaan menyeluruh dari total 1,077 kilometer jalan kabupaten yang ada. Hasilnya, tercatat ada sekitar 194 kilometer jalan yang saat ini berada dalam kondisi rusak—baik kategori rusak berat, sedang, maupun ringan.
Dari angka tersebut, penanganan sepanjang 34 kilometer sudah dikebut pada tahun 2026 ini. Sisa jalur yang belum tersentuh sekitar 160 kilometer dipastikan bakal dikeroyok tahun depan. Bupati bahkan mematok target ambisius: perbaikan sekitar 100 kilometer jalan rampung pada 2027, sehingga seluruh ruas jalan wewenang kabupaten tuntas 100 persen pada 2028 mendatang.
” Kita sudah mendapatkan data kondisi jalan, mulai dari yang rusak berat, sedang hingga ringan. Dari total 194 kilometer jalan yang rusak, sebagian ditangani pada 2026. Sisanya akan kita prioritaskan, dengan target sekitar 100 kilometer pada 2027, sehingga pada 2028 bisa diselesaikan,” tegas Asep.
Tak kalah penting, sektor kesehatan juga mendapat sorotan tajam melalui rencana penguatan layanan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Pemerintah daerah bakal segera berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan guna mematangkan skema pelayanan terbaik, memastikan warga yang membutuhkan pertolongan medis bisa langsung terlindungi pembiayaannya via APBD sesuai regulasi.
Kendati demikian, efisiensi anggaran tetap diketatkan. Pemkab Bekasi bakal menata ulang pembiayaan jaminan kesehatan agar tidak menjadi beban finansial bengkak bagi kas daerah. Salah satu senjatanya adalah menagih komitmen riil dari dunia usaha mulai dari perusahaan, klinik, hingga rumah sakit, agar tertib memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan beserta keluarganya.
”Kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat bisa lebih terjamin melalui UHC Prioritas. Tetapi, pembiayaannya juga harus diatur dengan baik. Perusahaan, klinik, maupun rumah sakit harus menjalankan kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya, sehingga tidak seluruh beban pembiayaan ditanggung pemerintah daerah,” urainya.
Sementara itu, untuk sektor pendidikan, Asep menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera merampungkan pendataan fisik bangunan sekolah secara komprehensif. Skala prioritas perbaikan dipastikan akan berpijak pada data faktual di lapangan, memilah mana sekolah yang darurat penanganan berat maupun ringan.
”Kalau sekolah kita lihat sama-sama. Sekolah yang rusak berat berapa, ringan berapa, sedang berapa. Nah, itulah nanti skala prioritas saya,” cetus Asep.
Bawa Layanan Turun ke Kecamatan, Sediakan Ruang Loker Daring
Ada yang menarik dari arah kebijakan Pemkab Bekasi di 2027. Bupati Asep membeberkan rencana terobosannya untuk mendekatkan pelayanan birokrasi langsung ke tengah masyarakat di tingkat kecamatan. Melalui agenda rutin setiap Jumat sore, pemerintah siap mengintegrasikan berbagai layanan dasar—mulai dari administrasi kependudukan hingga pembayaran PBB.
Lebih kerennya lagi, di lokasi yang sama Pemkab Bekasi bakal menyediakan pos khusus atau ruang informasi lowongan kerja berbasis daring. Langkah taktis ini disiapkan demi membuka keran akses seluas-luasnya bagi warga lokal agar bisa langsung melamar ke berbagai perusahaan swasta yang beroperasi di kawasan industri raksasa Kabupaten Bekasi.
” Kita akan turun langsung ke setiap kecamatan. Selain pelayanan dasar masyarakat, kita siapkan waktu khusus untuk penerimaan tenaga kerja secara online. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan kawasan-kawasan industri agar kesempatan kerja bisa lebih terbuka bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandasnya.
(Lut)
