HUT ke-76 ,Plt Bupati Bekasi Dorong Pembangunan Tanpa Hilangkan Karakter Lokal

PJ.‎BEKASI — Memasuki usia ke-76 tahun, Kabupaten Bekasi terus menyiapkan arah baru pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak hanya mendorong peningkatan pembangunan tanpa menghilangkan karakter lokal.

Terobosan pembangunan itu mulai dari pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mulai memperkuat identitas daerah melalui penataan wilayah, pengembangan ruang publik, hingga penguatan layanan kesehatan, pendidikan dan perizinan.

‎Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, momentum Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 harus menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan tanpa menghilangkan karakter lokal yang menjadi identitas daerah.

‎Salah satu agenda yang tengah disiapkan Pemkab Bekasi adalah penataan sejumlah desa di wilayah selatan, khususnya kawasan Cibarusah dan Bojongmangu yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

‎Asep menyebut rencana tersebut merupakan bagian dari pembicaraan dengan Gubernur Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut tengah mendorong pembangunan lima desa dengan dukungan anggaran provinsi.

‎Konsep penataan, kata Asep, akan tetap mempertahankan karakter budaya dan lingkungan masyarakat setempat. Penataan tidak berarti mengubah rumah warga secara keseluruhan.

‎“Rumahnya enggak boleh diubah, rumahnya tetap, cuma nanti biliknya aja yang dirapiin,” katanya.

‎Asep bahkan berencana mengusulkan agar wilayah Bojongmangu turut masuk dalam program tersebut sehingga penataan kawasan tidak hanya terpusat di Cibarusah.

‎“Karakter Bekasinya harus ada, asrinya jangan pernah diubah,” tegasnya.

‎Dalam waktu dekat, Pemkab Bekasi akan memanggil camat Cibarusah dan Bojongmangu untuk melakukan survei lokasi. Pembangunan jalan provinsi di kawasan perbatasan juga disebut dapat menjadi bagian dari pengembangan kawasan tersebut.

‎Selain penataan wilayah, Asep menilai
‎Kabupaten Bekasi membutuhkan kawasan yang dapat menjadi pusat aktivitas pemerintahan, masyarakat dan perekonomian.

‎Menurutnya, hingga kini Kabupaten Bekasi masih menghadapi pekerjaan rumah dalam menentukan kawasan yang benar-benar dapat menjadi pusat kota kabupaten.

‎Sejumlah wilayah seperti Tambun Selatan dan Cikarang menjadi pertimbangan untuk mencari lokasi yang strategis.

‎“Ini tugas kita ke depan mencari di mana sih kota Kabupaten Bekasi ini,” ungkap Asep.

‎Penentuan pusat kota dinilai penting untuk memperkuat identitas Kabupaten Bekasi sekaligus membangun kawasan yang mampu menjadi pusat pertumbuhan baru.

‎Dengan konsep tersebut, masyarakat dapat menikmati ruang publik sekaligus mengakses sejumlah layanan pemerintah.

‎“Jadi, adanya musik dan pelayanan PTSP, bikin KTP, bikin apa, nanti di malam hari,” kata Asep.

‎Program tersebut nantinya dapat dikembangkan di kecamatan lain. Dengan 23 kecamatan yang memiliki karakter dan potensi berbeda, Pemkab Bekasi akan melihat peluang pengembangan pusat aktivitas masyarakat sekaligus penggerak ekonomi lokal.

‎Di sektor kesehatan, Asep menyebut terdapat anggaran sekitar Rp247 miliar untuk pembayaran layanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp153 miliar telah dibayarkan, sementara sekitar Rp90 miliar masih harus diselesaikan.

‎Menurut Asep, penyelesaian kewajiban tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan terhadap kepesertaan masyarakat dalam layanan BPJS.

‎Bagi masyarakat yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemkab Bekasi juga menyiapkan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sehingga akses terhadap layanan kesehatan tetap dapat diberikan.

‎Sektor pendidikan turut menjadi bagian dari agenda pembangunan. Asep mengatakan, anggaran yang sebelumnya tidak terserap untuk pembangunan sekolah baru dapat diarahkan untuk memperbaiki sekolah yang membutuhkan renovasi.

‎Dinas Pendidikan diminta melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

‎Sementara itu, pelayanan perizinan akan terus diperkuat melalui PTSP. Setiap dinas teknis didorong memiliki meja pelayanan sehingga proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memudahkan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang muncul.

‎“Karena kita kan sistemnya sudah one single system. Jadi benar-benar satu pintu,” ujar Asep.

(Lut)










Tutup
error: POTRETJABAR.COM