PJ. BEKASI – Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Kabupaten Bekasi mengaku Kecewa terhadap kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Ida Farida yang dinilai tebang pilih soal memaksimalkan fungsi BPD Soal Penanganan Covid 19, dan seakan memandulkan lembaganya.
“Sebagai ketua Forum BPD saya kecewa bang, sama DPMD karena seperti mengabaikan BPD, padahal BPD adalah lembaga pemerintah di Desa yang seyogyanya adalah lembaga pengawasan juga lembaga yang wajib terlibat secara langsung, baik dalam pembuatan Peraturan Desa (perdes), maupun realisasinya untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, “kata Ketua FBPD Kabupaten Bekasi Karno kepada potretjabar.com, Selasa (21/04/20)
Selama ini kata Karno, BPD tidak pernah dilibatkan dan seakan dimandulkan, sebab Kepala DPMD yang digawangi oleh Ida Farida hanya fokus pengarahan terhadap Kepala Desa dalam penanganan penyebaran Covid-19, yang di dalamnya menggunakan Dana Desa) (DD).
“Kepala dinas (Ida) kurang memberikan arahan kapada BPD terkait pengawasan realisi penyaluran Covid 19,hanya memberikan arahan kepada Kapala Desa saja,”ungkapnya.
Keluhan ini pun sudah diutarakan kepada Kepala Bidang Binaan Desa ( Maman) yang membidangi pembinaan terhadap pemerintahan di desa, namun keluhan itu hanya dibalas dengan kalimat maafkan atas kelakuan Kepala DPMD.
“Ketika saya keluhkan hal ini kepada Kepala Bidang Desa, maman hanya berulang kali mengucapkan permohonan maaf atas kelakuan pimpinannya itu dan akan Saya sampaikan ke pimpinan ketua, ” kata Karno seraya menirukan ucapan Kabid Maman.
Bukan hanya itu lanjut Karno, jauh hari sebelumnya Ia juga pernah mengadukan kepada Sekdin PMD Kabupaten Bekasi Enop Can dalam persoalan yang lain namun alhasil ia juga tidak dapat bertindak dengan kekecewaan Forum BPD, lagi – lagi mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.
“Pak Enop Sekdin juga saya hubungi karna saya akrab ya saya pake bahasa persahabatan aja ngomong nya, Pak, kita kan sahabat lama kenapa dinas seperti mengabaikan BPD? “Jawab Enop Can hanya bilang nanti saya sampaikan bang kepada pimpinan Saya, ” bebernya.
Dengan begitu, DPMD Kabupaten Bekasi sudah membuat peran serta BPD sudah tidak lagi terlihat dengan kebijakan yang diambil Kadin PMD Ida Farida, padahal BPD mempunyai tugas dan fungsi pokok yang diatur dalam peraturan. (End)
