LIAR Soroti Realisasi Keuangan Desa Pantai Hurip, Temukan Banyak Indikasi
PJ.BEKASI – Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) mengungkap adanya sejumlah indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
Menurut LIAR, total pendapatan Desa Pantai Hurip tahun 2025 mencapai Rp4.720.895.546, yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan provinsi.
Namun, besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan perkembangan dan kemajuan yang terlihat di wilayah desa.
Indikasi Penggunaan Anggaran Tidak Wajar
Ketua Umum LSM LIAR, Nofal, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai kejanggalan dalam penyerapan anggaran Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ia menilai sejumlah pos belanja diduga tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Saya melihat banyak temuan indikasi penyalahgunaan kewenangan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa. Ini jelas bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar Nofal, Senin (17/11).
Berikut beberapa temuan yang disoroti LIAR yakni Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp574.160.000 per tahun untuk 10 orang perangkat. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp79.400.000 per tahun.
Operasional pemerintahan desa mencapai Rp144.462.646 per tahun, Tunjangan BPD mencapai Rp322.800.000 per tahun untuk 8 anggota dan Operasional BPD sebesar Rp44.996.000 per tahun.
Juga Insentif RT/RW sebesar Rp274.320.000 per tahun untuk 18 orang kemudian Lain-lain sub bidang siltap dan operasional pemdes sebesar Rp308.400.000 per tahun.
Menurut LIAR, angka-angka tersebut tidak selaras dengan ketentuan dalam Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 100.3.3.2/Kep.155-DPMD/2025 yang mengatur besaran honor, tunjangan, hingga insentif RT/RW.
Nofal menyebut adanya selisih cukup besar antara realisasi anggaran dan ketentuan resmi. Ketika LIAR melayangkan surat permintaan klarifikasi, pemerintah desa dinilai tidak memberikan jawaban yang memadai maupun rinci terkait penggunaan anggaran.
“Beberapa jawaban tidak menjelaskan peruntukannya. Desa tidak menjawab detail pertanyaan kami,” kata Nofal.
Pada bagian peningkatan kapasitas, LIAR juga mempertanyakan Peningkatan kapasitas Kepala Desa Rp30 juta per tahun, Peningkatan kapasitas perangkat desa Rp189 juta per tahun dan Peningkatan kapasitas BPD Rp60 juta per tahun
Menurut LIAR, tidak ada kejelasan mengenai lokasi kegiatan, bentuk kegiatan, ataupun peserta bimbingan teknis yang dibiayai dari anggaran tersebut.
Ditambahkan, Rahmat, salah satu pengurus DPP LIAR, menerangkan bahwa dari 22 poin pertanyaan yang disampaikan kepada pemerintah desa, sebagian besar tidak dijawab secara detail.
“Jawaban hanya mengacu pada Keputusan Bupati. Padahal jika dihitung, terdapat selisih yang sangat besar. Bahkan pada poin ke-22 jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan,” ujarnya.
Dengan adanya berbagai temuan dan dugaan kejanggalan, LIAR mempertanyakan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kabupaten Bekasi.
“Jika hal seperti ini dibiarkan, kami mempertanyakan kinerja dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Apakah kondisi seperti ini akan terus dibiarkan?” tandas Nofal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Pantai Hurip maupun pihak Inspektorat terkait temuan LSM LIAR tersebut.(red)











