Mahasiswa Tekan Pemkab Bekasi Realisasikan 8 Tuntutan
PJ.BEKASI – Kritik keras disuarakan sejumlah organisasi mahasiswa dalam aksi yang digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi. Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menegaskan delapan tuntutan yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Mereka menilai di tengah derasnya arus informasi dan percepatan pembangunan, publik justru menunjukkan gejala kelelahan. Bukan karena perubahan yang terlalu cepat, melainkan akibat janji yang kerap diulang tanpa realisasi yang jelas.
Fenomena ini semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan publik dinilai lebih bersifat reaktif ketimbang solutif, sementara keberhasilan program tidak lagi diukur dari intensitas promosi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong aktivis mahasiswa di Kabupaten Bekasi menggelar aksi bertajuk Sidang Rakyat di lingkungan kantor pemerintahan daerah. Aksi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus bentuk tekanan moral terhadap pemerintah.
Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, M. Faisal, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan murni inisiatif mahasiswa.
“Ini Sidang Rakyat yang sudah kami agendakan. Karena sebelumnya Bupati tidak menemui kami, akhirnya kami yang meminta komitmen untuk bertemu. Jadi ini bukan undangan dari Bupati,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah daerah. Faisal menyebut respons dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cukup positif, bahkan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa respons saja tidak cukup.
“Harapan kami, delapan tuntutan itu bisa direalisasikan dengan baik dan cepat. Slogan ‘Bangkit, Maju, Sejahtera’ jangan hanya jadi jargon,” tegasnya.
Faisal juga menyoroti persoalan korupsi yang sebelumnya terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan.
“Saya cukup muak dengan berbagai tragedi, khususnya kasus korupsi yang melibatkan perangkat daerah. Ini mencoreng nama baik Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Aksi ini melibatkan berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, di antaranya PMII, HMI, GMNI, GMKI, LMND, IMM, dan HIMAPERSIS. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron, menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
“Ini menjadi catatan bagi kami sebagai legislatif untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah,” ujarnya.
Ia juga mendorong OPD agar lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
“Kami berharap OPD bisa lebih komunikatif agar ide dan masukan masyarakat dapat terserap dengan baik,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Plt Bupati Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik dan justru terbuka terhadap masukan dari mahasiswa.
“Hari ini kita menandatangani MoU dengan Cipayung Plus. Ini bentuk audiensi, dan kami sangat terbuka terhadap kritik. Masukan ini penting untuk membangun Bekasi ke depan,” ujarnya.
Ia juga menilai tuntutan mahasiswa sebagai hal yang wajar dan bagian dari kontribusi generasi muda dalam pembangunan daerah.
“Kita bukan Superman, tapi kita harus menjadi supertim. Semua pihak harus dilibatkan untuk membangun Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik,” katanya.
Asep memastikan bahwa tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa dapat segera dilakukan, mengingat dinas-dinas terkait telah dilibatkan langsung dalam audiensi tersebut.
“Karena dinas sudah hadir dan langsung menjawab, seharusnya tidak membutuhkan waktu lama untuk realisasi,” pungkasnya.
(Lut)
