Musrenbang Harus Berbuah Nyata, Bukan Sekadar Seremonial Rutinitas
PJ.BEKASI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pebayuran digelar sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
Musrenbang ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bappeda Kabupaten Bekasi Nomor 000.7.2.4/SE-07/Bappeda tentang Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Camat Pebayuran, Hasyim Adnan Adha, menyampaikan bahwa prioritas Musrenbang tingkat kecamatan difokuskan pada infrastruktur pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik wilayah Pebayuran yang didominasi oleh sektor pertanian.
“Wilayah Kecamatan Pebayuran ini mayoritas pertanian, sehingga prioritas utamanya adalah infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi. Selain itu, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama,” ujar Hasyim.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah usulan pembangunan yang belum terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya kembali diajukan karena dinilai masih sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat.
“Usulan ini diajukan kembali karena memang kondisinya di lapangan masih membutuhkan penanganan. Kendala realisasi sebelumnya bisa karena kebijakan atau keterbatasan anggaran. Namun karena sifatnya urgensi tinggi, maka kembali kami ajukan,” jelasnya.
Hasyim berharap Musrenbang tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mampu menghasilkan realisasi pembangunan yang nyata.
“Apabila usulan prioritas terus tidak terealisasi, hal tersebut dapat menurunkan partisipasi desa dalam proses perencanaan ke depan,” tukasnya.
Kepala Desa Karanghaur, Juhendi Sulaeman, menyampaikan bahwa banyak usulan pembangunan infrastruktur kembali diajukan karena keterbatasan anggaran desa, terutama akibat pemangkasan dana desa.
“Dengan anggaran desa yang sangat minim, pembangunan infrastruktur tidak bisa maksimal. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat merealisasikan usulan-usulan yang telah kami sampaikan melalui Musrenbang dan proposal ke dinas terkait,” tegas Juhendi.
Ia menambahkan, seluruh usulan yang diajukan merupakan hasil Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), serta masukan dari tokoh masyarakat, sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi, Didik Setiadi, menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan bertujuan menyinergikan usulan desa dan kecamatan dengan program perangkat daerah di Kabupaten Bekasi.
“Musrenbang dimulai dari desa, kemudian di tingkat kecamatan dilakukan penyelarasan agar sesuai dengan program dan prioritas pembangunan daerah,” ungkap Didik.
Didik juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2025, sejumlah kegiatan mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres).
“Efisiensi anggaran terjadi secara nasional. Beberapa kegiatan ditangguhkan, namun fokus tetap pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Selain itu, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari Rp600 miliar turut berdampak pada kapasitas fiskal Kabupaten Bekasi dalam mengakomodasi seluruh usulan pembangunan.
“Meski terdapat keterbatasan, perencanaan tetap diarahkan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Bekasi, yaitu Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” pungkas Didik.
(Lut)











