Nah Loh! Jembatan Dibongkar Kejaksaan Turun Tangan
PJ.BEKASI – Pembongkaran jembatan penghubung antar desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, kini menjadi sorotan publik. Dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam pembongkaran jembatan milik negara itu membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi turun tangan dan memeriksa dua kepala desa yang wilayahnya terhubung oleh jembatan tersebut.
Jembatan yang dibongkar diketahui menghubungkan Kampung Bungur, Desa Sukamulya, dengan Kampung Srengsreng Jaya, Desa Sukadarma. Aksi pembongkaran tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan warga karena dilakukan diduga tanpa kejelasan dasar hukum dan tanpa kehadiran petugas dari instansi teknis terkait.
Kejari Kabupaten Bekasi telah memanggil dua kepala desa untuk dimintai klarifikasi terkait proses dan dasar hukum pembongkaran jembatan. Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur penghapusan aset milik negara.
Camat Sukatani, Agus Dahlan, membenarkan bahwa kedua kepala desa tersebut telah diperiksa oleh Kejaksaan.
“Biarkan berproses, itu saja,” ujar Agus singkat saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/25).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa dirinya telah menerbitkan surat permohonan pembongkaran dan penghapusan aset jembatan kepada Bupati Bekasi. Surat tersebut tercatat dengan nomor 100.2.24/1424-TIB/IX/2025.
Dalam surat itu, disebutkan bahwa jembatan penghubung antar desa tersebut akan dibongkar karena alasan tertentu yang belum diungkap secara detail ke publik. Agus juga menyebut bahwa material jembatan hasil pembongkaran kini berada di Kantor Desa Sukamulya.
“Kalau terkait surat permohonan pembongkaran dan penghapusan aset, itu sudah saya sampaikan ke Bupati. Adapun barang asetnya, informasinya ada di Desa Sukamulya,” ujarnya.
Namun, keberadaan surat resmi tersebut justru menimbulkan dugaan keterlibatan Camat Sukatani dalam proses pembongkaran aset negara. Sejumlah pihak menilai langkah pembongkaran tanpa persetujuan teknis dari instansi terkait berpotensi melanggar prosedur pengelolaan aset daerah.

Kejari Kabupaten Bekasi Masih Dalami Kasus
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Negeri Bekasi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hasil pemeriksaan terhadap kedua kepala desa maupun status hukum dari pembongkaran jembatan tersebut.
Pihak kejaksaan disebut masih melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti administrasi guna memastikan apakah pembongkaran itu sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pengelolaan aset milik negara.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan aset daerah yang seharusnya mendapat izin resmi sebelum dilakukan pembongkaran atau penghapusan
Kepala Desa Sukadarma, Sujai, membenarkan bahwa dirinya telah dimintai klarifikasi oleh kejaksaan, namun menegaskan bahwa pemanggilan tersebut bersifat konfirmasi, bukan pemeriksaan resmi.
“Saya hanya dikonfirmasi mengenai pembongkaran Jembatan Serengseng, yang merupakan jembatan penghubung antarwilayah,” ujar Sujai.
Ia menambahkan, bahwa seluruh proses pembongkaran sebelumnya telah dibahas dalam rapat bersama pihak terkait, termasuk dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Yang jelas, semua sudah ada informasi ke dinas terkait. Semua pihak yang berwenang hadir dalam rapat pembahasan pembongkaran itu,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa material hasil pembongkaran telah dikembalikan sepenuhnya, sehingga tidak ada unsur penggelapan atau penyalahgunaan aset negara.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut terkait perkembangan penyelidikan kasus ini.(Lut)











