Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi Pengawasan Wajib Pajak
PJ.BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus menggencarkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak melalui sistem digital. Langkah ini dinilai mampu memonitor transaksi secara real-time dan menekan potensi kebocoran pendapatan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menjelaskan bahwa pengawasan berbasis digital akan diperkuat melalui pemasangan alat khusus yang terhubung langsung dengan cash register di hotel, restoran, kafe, dan wajib pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“ Rencana itu nanti ada pengawasan menggunakan alat digital yang dimasukkan ke kas register setiap wajib pajak. Jadi transaksinya akan terawasi terus secara real-time,” ujar Iwan pada Rabu (19/11/25).
Menurutnya, dengan sistem ini transaksi dapat dipantau hingga 100 hari ke belakang, sehingga proses penagihan pajak dapat dilakukan lebih tepat waktu dan akurat.
“ Dalam pengawasan itu akan selalu termonitor sebelum wajib pajak membayar. Sebulan itu bisa sampai 100 hari ke belakang bisa kita monitor,” tambahnya.
Iwan menyebutkan bahwa digitalisasi pengawasan PAD sebenarnya sudah berjalan sejak 2025, namun jumlah perangkat masih terbatas. Pada 2026, Bapenda berencana menambah alat pengontrol tersebut agar pengawasan semakin optimal.
“ Sebetulnya 2025 sudah ada, cuma jumlahnya belum banyak. Jadi di 2026 kita coba tambah alat pengontrol untuk wajib pajak,” ungkapnya.
Saat ini, PAD Kabupaten Bekasi dari sektor pajak dan retribusi telah mencapai sekitar 85 persen.
Untuk mendukung optimalisasi pendapatan, Pemkab Bekasi juga berupaya menggandeng pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) maupun kerja sama dengan bank persepsi.
“ Mudah-mudahan kami upayakan tanpa APBD. Kita coba bekerja sama lewat CSR atau dana lain dari bank persepsi yang bermitra dengan pemerintah daerah,” tutur Iwan.
Pemkab Bekasi juga mengusulkan penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kementerian Perindustrian. Iwan berharap usulan tersebut dapat disetujui pemerintah pusat.
“ DBH itu kan hasil dari pusat. Daerah sifatnya mengusulkan. Kami tentu sangat bersyukur jika nanti disetujui,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan langkah penyesuaian tarif pajak serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menertibkan wajib pajak.
“Termasuk perbaikan tarif dan penegakan peraturan daerah terkait pajak serta penertiban. Itu salah satunya langkah yang kami siapkan,” tegasnya.(Lut)











