Plt Bupati Bekasi Dinilai “Gagal Faham” Soal Perda LP2B
PJ.BEKASI – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, terkait belum diterbitkannya lembaran daerah untuk Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menuai kritik keras dari aktivis lingkungan.
Aktivis yang dikenal dengan sapaan Kijaga Kali, Samanhudi, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan kapasitas seorang pejabat publik. Bahkan, ia menyebut pernyataan itu terkesan dilontarkan tanpa dasar yang kuat.
“Pernyataan itu tidak mencerminkan seorang pejabat. Bahkan terkesan seperti broker, bicara asal jeplak. Patut diduga sudah ada panjer atau kepentingan dari pihak tertentu,” ujar Samanhudi.
Menurutnya, pernyataan Plt Bupati menunjukkan ketidakpahaman terhadap proses administrasi yang telah berjalan. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan Perda LP2B sebenarnya sudah dilalui sesuai mekanisme.
Hal tersebut, kata dia, tercantum dalam dokumen resmi berupa nota dinas. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa rancangan perda telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah dengan surat bernomor 4514/HK.02.01/Hukum dan HAM.
Tak hanya itu, proses juga telah dilanjutkan dengan pemberian nomor registrasi oleh gubernur melalui biro hukum dan HAM, sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 8067/HK.02.01/Hukum tertanggal 1 Oktober 2025.
Samanhudi menilai, jika Plt Bupati masih menyebut adanya kendala dari pemerintah pusat, hal itu justru memperlihatkan ketidaktahuan terhadap kerangka hukum yang berlaku.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta turunannya, yakni Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
“Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 121 dan Pasal 124, sudah sangat jelas mekanisme pembentukan hingga registrasi perda. Tidak ada alasan lagi menyebut kendala dari pusat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap Plt Bupati yang dinilai mengabaikan surat resmi dari gubernur. Padahal, secara struktural, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.
Lebih jauh, Samanhudi memperingatkan bahwa jika Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang LP2B tidak segera diregistrasi, hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi hingga penyalahgunaan wewenang.
“Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan bahwa proses penetapan Perda LP2B masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait regulasi dari pemerintah pusat.
“Saya juga mengikuti perkembangannya. Ketika saya tanya kenapa lembaran daerahnya belum terealisasi, ternyata ada penyesuaian regulasi dari pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, adanya tambahan ketentuan dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian, sehingga memperlambat proses finalisasi dokumen.
“Ada penambahan regulasi dari pusat yang membuat prosesnya menjadi lebih lambat,” ungkapnya.
(Lut)











