PJ.BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, termasuk serapan anggaran dan kondisi kas daerah dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap sejumlah kegiatan yang sedang berjalan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Asep mengatakan salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah kondisi kas daerah serta progres penyerapan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita membahas terkait uang kas daerah yang ada saat ini, kemudian juga terkait kegiatan-kegiatan di seluruh dinas, terutama mengenai serapan anggarannya,” ujar Asep.
Selain mengevaluasi serapan anggaran, Pemkab Bekasi juga tengah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dampak kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan berbagai program.
Menurut Asep, kenaikan BBM berpotensi memengaruhi volume pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Ia mencontohkan, pekerjaan yang semula ditargetkan mencapai 100 meter dapat berkurang menjadi 80 meter karena meningkatnya biaya operasional.
“Ini yang perlu kita rapikan. Jangan sampai nanti ada temuan karena di RAB tertulis 100 meter, tetapi realisasinya berbeda akibat adanya kenaikan BBM,” katanya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pemetaan dan analisis terhadap dampak kenaikan BBM pada seluruh kegiatan yang sedang berjalan.
Asep menegaskan pihaknya menginginkan proses penyesuaian tersebut dapat segera dilaksanakan. Namun demikian, langkah tersebut akan didahului dengan rapat bersama TAPD serta pendampingan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita minta secepatnya. Tapi sebelumnya akan ada rapat TAPD dan pendampingan karena kita juga harus berhati-hati,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Asep juga mengungkapkan kondisi kas daerah Kabupaten Bekasi saat ini berada pada kisaran Rp570 miliar dan terus bergerak seiring berlangsungnya aktivitas pemerintahan.
“Kas daerah kita di angka Rp570 miliar. Ini masih berjalan terus,” ungkapnya.
Menanggapi isu yang berkembang terkait sektor pariwisata, Asep membantah adanya penolakan terhadap kebijakan tertentu. Menurutnya, persoalan tersebut lebih disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi kepada seluruh pihak terkait.
“Bukan penolakan. Mungkin itu belum dikomunikasikan saja,” pungkasnya.
