Setahun Anggaran, Penerima BLT di Hurip Jaya Baru Nerima Tiga Bulan
PJ.BEKASI – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, menuai tanda tanya. Pasalnya, hingga memasuki akhir tahun anggaran 2025, penerima manfaat mengaku hanya menerima bantuan selama tiga bulan, sementara sembilan bulan lainnya belum kunjung dicairkan.
Rohmani, salah seorang penerima BLT, mengungkapkan bahwa dirinya terakhir menerima bantuan beberapa bulan lalu dan setelah itu tidak ada lagi penyaluran dari pemerintah desa.
“Saya hanya menerima BLT tiga bulan saja, itu pun sudah lama sekali. Sampai sekarang tidak ada kabar lagi. Padahal kalau setahun harusnya sembilan bulan lagi belum saya terima,” ungkapnya kepada potretjabar.com.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat BLT Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem. Rohmani sendiri mengaku hidup dalam keterbatasan ekonomi, tanpa suami, serta menanggung seorang anak yatim piatu yang tinggal bersamanya.
“BLT itu sangat berarti bagi kami. Kalau sisa bantuan bisa dibayarkan, saya bisa pakai untuk modal usaha kecil di rumah agar tetap bisa bertahan hidup,” tambahnya.
Secara regulasi, pemerintah pusat telah mengatur bahwa pada tahun anggaran 2025, desa dapat mengalokasikan maksimal 15 persen Dana Desa untuk program BLT. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Di Desa Hurip Jaya, tercatat terdapat 16 penerima manfaat BLT Dana Desa dengan nilai bantuan Rp300.000 per bulan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bantuan baru disalurkan selama tiga bulan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra) Desa Hurip Jaya, Muhamad Badar, membenarkan bahwa penyaluran BLT tahun 2025 baru dilakukan selama tiga bulan.
“Penerimanya ada 16 orang dan memang baru diberikan tiga bulan. Untuk penjelasan lebih lengkap silakan tanyakan langsung ke kepala desa atau sekretaris desa, karena saya takut salah menjelaskan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan terkait transparansi dan pengelolaan Dana Desa. Sebab, apabila sisa BLT sembilan bulan belum disalurkan, maka dana bantuan yang belum diterima warga diperkirakan mencapai Rp43.200.000.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Kepala Desa Hurip Jaya maupun Sekretaris Desa terkait alasan terhambatnya penyaluran BLT Dana Desa tahun anggaran 2025 tersebut. Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait segera memberikan kejelasan agar hak masyarakat miskin ekstrem tidak terabaikan.
(Dam)











