Salah satu warga, Sutiyo, warga Kampung Tanah Baru Tanggul, mengungkapkan kekecewaannya kepada potretJabar.com. Ia mengaku sudah dua kali mengikuti program PTSL untuk sebidang tanah kapling seluas 200 meter persegi yang terletak di Kampung Karatan, namun hingga saat ini sertifikatnya belum juga terbit.
“Saya mengajukan permohonan pembuatan sertifikat PTSL kepada Diki, salah satu staf desa saat kepala desanya masih HM, dan sudah membayar Rp1.300.000. Tapi sampai sekarang sertifikat saya tidak jadi,” ujarnya.
Masalah tersebut tidak berhenti di situ. Setelah terjadi pergantian Kepala Desa antar waktu dijabat oleh Abdul Rosid, yang tidak lain saudara dari Kades sebelumnya. Program PTSL kembali diluncurkan.
Sutiyo kembali dihubungi oleh Kepala Dusun (Kadus) dan diminta mengurus ulang permohonan sertifikat tanahnya. Bahkan, ia mengikuti arahan hingga membawa berkas ke kantor BPN dan Ia juga mengaku telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp1.800.000 secara dicicil. Namun hasilnya tetap nihil.
“Kalau memang ada kendala dalam pengurusan, seharusnya saya diberitahu. Ini saya sudah bayar mahal, tapi sertifikat saya tidak jadi. Bagaimana pertanggungjawaban dari saudara Diki dan Kadus?” keluhnya.
Hingga berita ini diturunkan, Jalil Mukhtar selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Segarajaya yang juga menjadi panitia PTSL belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Beberapa kali dihubungi, yang bersangkutan belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan.
Warga berharap ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak desa terkait program PTSL yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.
Kasus ini juga menambah daftar panjang persoalan dalam pelaksanaan PTSL di berbagai daerah yang seharusnya menjadi solusi kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.(Dam)











