Perjuangkan Muaragembong, Pemkab Bekasi Dorong Program Reforma Agraria

Kepala Desa Pantai Bahagia bersama Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi saat meninjau batas bidang tanah program Reforma Agraria. Kamis (10/07/25).

PJ.BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat terus memperjuangkan agar bidang tanah yang ditempati warga Muaragembong mempunyai hak atas tanah dengan mendorong program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) yang menjadi salah satu program Reforma Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan permohonan yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terkait pelepasan status lahan kawasan hutan sosial wilayah pesisir utara Bekasi telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia belum lama ini menjadi solusi mengindari konflik hak atas tanah.

‎Kepala Desa Pantai Bahagia Maman Suryaman mengatakan, dengan turunnya pelepasan kawasan hutan yang meliputi pasos pasum dan pemukiman warga Muaragembong memberi warna baru dalam era percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Muaragembong khususnya di Pantai Bahagia.

‎”Dalam hal ini sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun propinsi yang terus aktip dalam proses pelepasan kawasan hutan ini,” kata Maman usai kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi yang disambut gembira warga sekitar.

Ia bersama warga Pantai Bahagia menyambut gembira terkait realisasi pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan di desanya, karna hampir 95% wilayah Desa Pantai Bahagia berada di kawasan hutan.

‎Secara ringkas, dengan program ini bentuk upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah kepada masyarakat melalui redistribusi tanah-tanah negara, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi konflik pertanahan.

‎”Kami berharap besar semua proses pengajuan yang tersisa sekitar 240 H dari pemukiman maupun pasos pasum yang belum terealisasi di tahu 2026 mampu terlaksana dan selesai agar jalan utama desa yang panjangnya 43 kilo mampu terbangun tanpa terbentur lagi regulasi karna berada di dalam lingkup kawasan hutan,” pungkasnya.(red)










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM