PMII Desak Mendagri Beri Sanksi Bupati Bekasi
PJ.BEKASI – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bekasi laporkan Bupati Ade Kuswara Kunang ke Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Selasa (27/25).
Laporan itu lantaran Bupati Bekasi sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tirta Bhagasasi mengangkat Ade Efendi Zarkasih sebagai Direktur Usaha (Dirus) yang dinilai Inkonstitusional.
Bidang Hubungan Komunikasi Pemerintah & Kebijakan Publik, PC PMII Kabupaten Bekasi Magfurur Rochim mengangatakan, laporan itu dilayangkan buntut dari surat keberatan kepada Bupati Bekasi terkait pengangkatan Ade Efendi Zakarsih sebagai Dirus Perumda Tirta Bhagasasi yang dinilai prosesnya cacat prosedural dan juga beberapa syarat yang memang tidak terpenuhi oleh Ade Efendi Zakarsih.
Sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 37 Tahun 2018, Permendagri 23 Tahun 2024 serta Peraturan pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2017.
”Sebelumnya kami sudah mengirim surat keberatan sebanyak 2 kali kepada Bupati Bekasi terkait pengangkatan Dirus definitif yang menabrak peraturan perundang-undangan, namun tidak ada jawaban sama sekali oleh Bupati Bekasi,” ujarnya kesal.
Laporan Ke Mentri Dalam Negeri ini salah satu upaya tindak lanjut PMII Kabupaten Bekasi dalam mengkritisi kebijakan Bupati yang memang dinilai Inkonstitusional.
Agar kemudian kedepannya kebijakan yang tidak sesuai aturan tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Saya harap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang memang memiliki wewenang dalam hal ini, untuk segera menindaklanjuti laporan kami. Agar terciptanya tata kelola pemerintahan baik dan transparan khususnya di wilayah tata kelola BUMD.” ujar Rochim.
Ketua PMII Kabupaten Bekasi, M.Faisal Haq mendorong Kemendagri untuk segera melakukan audit tata kelola terhadap proses pengangkatan Ade Efendi Zarkasih sebagai Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi dan memberikan sanksi administratif.
Serta merekomendasikan untuk adanya proses ulang dalam pengangkatan Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi kepada Bupati Bekasi, apabila memang proses itu Inkonstitusional.
”Mendagri harus tegas dalam persoalan ini, karna ini bukan soal bicara pelanggaran administratif saja, tapi juga bentuk pengabaian terhadap konstitusi yang berlaku,” pungkasnya.(End)











