Polri Ungkap Siapa Penjahat Pemalsuan Sertipikat di Pagar Laut Bekasi
PJ.JAKARTA – Bermula dari kasus pagar laut di perairan laut utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Akahirnya ditangani Polri yang mengarah pada dugaan pidana pemalsuan pada dokumen Sertipikat di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya dan Huripjaya Kecamatan Babelan.
Bareskrim Polri mulai melakukan menyelidikan alhasil ditemukan dugaan unsur pidana dalam kasus pemagaran laut yang sudah menyusahkan nelayan setempat mencari tangkapan.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, dugaan pidana di Desa Huripjaya merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
“Penyidik mendapatkan sementara akan kita dalami yaitu ada perbuatan lain di Desa Huripjaya di mana Desa Huripjaya dan Segarajaya saling berdekatan,” ujar Djuhandani di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (15/2/25).
Dia menyebutkan pagar laut di Desa Huripjaya berkaitan dengan PT Mega Agung Nusantara (MAN). Namun, dia belum merinci lebih lanjut terkait dugaan unsur pidana yang dimaksud. Terlebih, penyidik sedang turun ke lapangan untuk mengecek dugaan tindak pidana tersebut.
Polri memastikan akan terus mengembangkan kasus ini, terutama menggelar perkara untuk menentukan perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.
Djuhandani mengungkapkan terdapat 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipalsukan dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
“Dari hasil pemeriksaan saat ini diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM,” katanya.
Para pelaku diduga mengubah data subjek atau nama pemegang hak sekaligus mengubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut. “Dengan jumlah yang lebih luas malah luasannya melebihi objek sertifikat aslinya,” ucapnya.
Menurut Djuhandani, pemalsuan juga dilakukan pasca terbit sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah, kemudian diubah sedemikian rupa menjadi nama pemegang hak yang baru, yang tidak sah berikut perubahan data luasan dan lokasi objek sertifikat.
Terduga pelaku mengubah sertifikat dengan alasan revisi. Namun, terduga pelaku memasukkan baik itu perubahan koordinat maupun nama.
“Sehingga, ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luasan yang lebih luas,” katanya.
Mentri ATR/BPN Ungkap SHM dan SHGB di Pagar Laut Bekasi
Diketahui, Mentri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan terdapat 89 peta bidang tanah yangl dimiliki oleh 84 orang yang letaknya berada di darat dengan luas keseluruhan 11, 263 Ha, Salah satu penerima sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Diantaranya atas nama madali, warga Kampung Kebon Kelapa RT 02/05 Desa Segarajaya, pada bulan juli tahun 2022, menjadi 11 orang dengan luas menjadi 72,571 Ha.
Kemudian, pada bulan juli tahun 2022 menjadi 11 orang dengan luas menjadi 72,571 Ha dengan petanya geser ke laut atas nama yang sama yaitu salah satunya atas nama Madali dengan jarak pergeseran koordinat sejauh 3,5 km.
Data peta tanah tersebut telah dimanipulasi dengan pemindahan peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang seharusnya tidak sesuai dengan lokasi.
Kemudian ditemukan juga ada SHGB di Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Dengan luas 509,795 hektar yang diterbitkan sejak tahun 2012 hingga 2017 yang kondisinya sebagian besar ada di luar garis pantai.
“Setelah kita analisis ya kan pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai, yang merah itu ( menunjukkan peta),”ucap Mentri ATR/BPN Nusron Wahid saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, (30/01) lalu.
Nusron menyebutkan, SHGB yang dimiliki PT.CL terdapat 78 bidang dengan luasnya 90 hektar dan diterbitkan pada tahun 2012, 2015, 2016 2017 dan tahun 2018.
Kemudian, PT.MAN memiliki 268 bidang tanah dengan luasnya 419,6 hektar dan diterbitkan pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2015.(Ade/red)











