Ribuan Kades Tuntut Revisi UU Desa Disahkan Segera

PJ.JAKARTA  – Ribuan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam 8 organisasi Desa seluruh Indonesia geruduk kantor DPR RI, di Jl.Gatot Subroto, arah slipi.aksi bersama desa jilid dua itu menuntut agar merevisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa segara disahkan.

Aksi mereka telah digelar sejak pukul 09.00 WIB, beberapa baju seragam putih coklat berorasi di depan gerbang DPR. Namun, pada pukul 12.45 WIB masa aksi mulai membubarkan diri dan arus lalu lintas sudah normal.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Penegakan Hukum Kasus Jiwasraya-Asabri oleh Kejaksaan Agung Pulihkan Kepercayaan Investor

6 Redaksi

Sejumlah orang massa aksi sebelumnya diketahui telah diperbolehkan masuk ke gedung DPR RI untuk bernegosiasi dengan Baleg. Mereka diperbolehkan petugas masuk ke kompleks gedung DPR perwakilan dari 8 organisasi desa yakni APDESI, AKSI, ABPEDNAS, DPN PPDI, Parade Nusantara, PABPDSI, PP PPDI dan KOMPAKDESI.

Selain diperbolehkan negosiasi, sebenarnya Pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6/2014. Surat ini diinformasikan Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna DPR hari ini.

“Yaitu surat bernomor R45 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” kata Puan, dikutip dari cnbcindonesia.com, Selasa (05/12/23)

Diketahui, Pimpinan DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah menanda tangani surat kesepakatan yang disodorkan oleh masa aksi. Dalam surat Kesepakatan tersebut berbunyi.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Bang Obon Dorong Pemerintah Bangun BLK di Bekasi

7 Redaksi

Kesepakatan bersama
“Pimpinan DPR RI dengan Organisasi – Organisasi Desa tingkat Pusat”

Yang bertandatangan dibawah ini pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) disaksikan 8 ketua organisasi Desa tingkat Pusat yaitu DPP APDESI, DPP AKSI, ABPEDNAS, DPN PPDI, PARADE NUSANTARA, PABPDSI, PP PPDI dan KOMPAKDESI menyatakan,

Bersepakat dan berkomitmen
Untuk mengesahkan revisi Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan dilakukan bersama-sama dengan organisasi sasi perwakilan desa. Demikian surat kesepakatan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.
Jakarta, 5 Desember 2023.

Ketua DPR RI Puan Maharani
Ditandatangani
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco
Ditandatangani
dan ditandatangani delapan ketua perwakilan organisasi desa tingkat Nasional.(red)