PJ. BEKASI – Di Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) yang bertepatan pada tanggal 9 Desember 2020 rupanya menjadi harinya kasus Kepala Desa, pasalnya sepanjang tahun 2020 laporan yang paling dominan masuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi soal anggaran Desa, namun hingga akhir tahun belum ada Kapala Desa (Kades) yang ditetapkan sebagai tersangka.
Dikatakan Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Lowberty Suseno, pada tahun 2020 ini laporan pengaduan dugaan tindakan melawan hukum yang diduga dilakukan pengguna anggaran negara didominasi soal anggaran Desa.
“Laporan yang selama ini masuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Paling banyak ya Desa, rata rata laporannya tentang anggaran intinya anggaran dan soal lain nya, ” kata Kasi Intel usai kegiatan penyuluhan hukum bagi Kades dan BPD di aula Kantor Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.
Pemerintahan Desa memang menjadi sorotan publik, sebab anggaran yang dikucurkan ke desa bukan hanya dari Pemerintah Daerah daerah saja, bahkan dari APBN dengan Dana Desa (DD).
Dengan banyaknya laporan dugaan penyelewengan anggaran desa, dengan begitu dari 182 desa yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi terindikasi kegagalan dalam pengelolaan anggaran desa.
Karenanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menggandeng Kejari Kabupaten Bekasi untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pemangku jabatan yang ada di desa. (End)
