Kades Karang Baru Divonis Lima Bulan Penjara JPU Gak Terima, Camat Bilang Sudah Bebas

  • Bagikan
Ilustrasi
Ilustrasi

PJ. BEKASI – Pengadilan Negeri Cikarang memvonis  Kepala Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi lima bulan penjara atas perbuatan nya  melakukan penipuan, meski begitu belum dinyatakan inkrah lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi gak Terima alias masih pikir – pikir.

Kendati begitu, Camat Cikarang Utara menyebutkan Kades Karang Baru sudah bebas dan kembali bertugas sebagai Kepala Desa.

“Hakim memutuskan lima bulan penjara, kalau kita statusnya masih belum bisa katakan inkrah karena statusnya masih dalam ranah pikir – pikir JPU,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejar Kabupaten Bekasi T Akbar kepada potretjabar.com.

Menurut dia, ancaman pidana kasus penipuan dapat dipidana selama empat tahun, namun yang menjadi pertimbangan hakim dari informasi yang didapat terdakwa sudah memulangkan kerugiannya.

“Memang perkara itu ancamannya empat tahun penjara,  menurut informasi JPU salah satu yang menjadi pertimbangan hakim, kalau tidak salah ini sebab saya belum terima putusannya, salah satunya semua kerugian itu sudah dibayarkan dan merek itu sudah berdamai, “beber Ia.

BACA JUGA :  Gerebek Toko Kosmetik di Kedungwaringin, Polisi Temukan Ribuan Obat Terlarang

Sementara itu, Camat Cikarang Utara Nop Can menegaskan bahwa status Kades Karang Baru Komarudin Ambarawa masih menjabat Kepala Desa bahkan saat ini sudah bebas dan sudah bertugas kembali.

” Kan sudah bebas, masih jadi kepala desa kemarin juga saya ketemu, “ucap Camat Nop Can saat dihubungi.

Seperti diketahui Kepolisian Resort Metro Bekasi telah menetapkan tersangka tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Kepala Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Komarudin Ambarawa, HN. Berdasarkan surat tembusan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi tertanggal 06 April 2020, dengan Nomor:B/289/IV/2020/Restro Bks. Perihal pemberitahuan penetapan tersangka.

Kasus itu bermula atas sewa menyewa Tanah Kas Desa (TKD) Karang Baru yang disewakan kepada penggarap. Lantaran merasa tertipu penggarap TKD tersebut melaporkan Kades Karang Baru Komarudin Ambarawa hingga kini sudah masuk tahap persidangan.

BACA JUGA :  Kejari Kabupaten Bekasi Selamatkan Uang Negara Rp. 265 Juta dari Perkara Korupsi TKD
Ilustrasi
Ilustrasi

Kepala Desa yang Divonis Penjara

Apabila ternyata kepala desa tersebut telah divonis (dinyatakan sebagai terpidana) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa yang bersangkutan diberhentikan (diberhentikan tetap) oleh Bupati/Walikota.

Hal ini juga dapat terlihat dari ketentuan mengenai pemberhentian kepala desa. Pasal 40 ayat (2) UU Desa Mengatur bahwa Kepala Desa diberhentikan karena:

a. Berakhir masa jabatannya;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
C.tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Yang mana salah satu syarat sebagai calon kepala desa, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.(Wan/red)

  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM