Kasus Pagar Laut, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka?
PJ.JAKARTA – Mantan Kepala Desa dan Kades aktif Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen di areal pagar laut. Selain meraka, juga ada 7 orang tersangka lainnya.
Bareskrim Polri menetapkan sembilan tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen berupa 93 sertifikat hak milik (SHM).
”Tanggal 20 Maret kita sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka terkait kasus Pagar laut yang terjadi di Bekasi,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/04/25).
Tersangka pertama adalah MS yang merupakan mantan Kepala Desa (Kades) Segarajaya tahun 2017 sampai 2023 yang kini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Kemudian AR yang saat ini menjabat sebagai Kades Segarajaya Pergantian Antar Waktu (PAW) sejak 2023.
”Kemudian JM yang merupakan Kasi pemerintahan di Kantor Desa Segarajaya, Y selaku Staf Segarajaya, S selaku Staf Segarajaya Kecamatan tarumajaya,” katanya.
Kemudian, pegawai BPN sebagai petugas program pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun itu.
”Lalu AP Ketua Tim support Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), GG petugas ukur tim support, MJ operator computer, HS atau tenaga pembantu di tim support Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” ujarnya.
Kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM).
Kasus ini ditangani oleh Bareskrim Polri. Kronologi kasus:
> Laporan polisi (LP) terkait kasus ini dibuat pada 7 Februari 2025.
> Laporan tersebut diajukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
> Bareskrim Polri memeriksa sejumlah saksi, termasuk Kepala Desa Segarajaya Abdul Rosyid
> Bareskrim Polri naikkan kasus ini ke tahap penyidikan.
Kini Dirtipidum Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tersebut.
Penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan polisi (LP) nomor: LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 Februari 2025. Objek pelaporan yakni tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan, sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, juncto Pasal 55-56 KUHP.(Dam)








