Soal Laporan LSM Master, ini Penjelasan Kastel Kejari Kabupaten Bekasi

  • Bagikan
LSM Master saat ujuk rasa di halm kompleks Pemkab Bekasi
LSM Master saat ujuk rasa di halaanm kompleks Pemkab Bekasi.

PJ. BEKASI – Kasi Intelijen (Kastel) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Lowberty Suseno menjelaskan, semua laporan dari masyarakat ataupun lembaga tentang dugaan tindak pidana korupsi akan ditindaklanjuti, begitupun dengan laporan LSM Master yang melaporkan dugaan Tipikor pada DPUPR Kabupaten Bekasi.

“Kejari Kabupaten Bekasi telah menerima laporan pengaduan lsm master nomor : 988/LI/DPP/LSM-MASTER/KEJARIKAB.BEKASI/XI/2020 tanggal 03 november 2020 perihal laporan informasi dugaan tindak pidanan korupsi pada Dinas PUPR tahun 2019, Kami terima dan kami tindak lanjuti dengan mengirimkan surat kepada inspektorat no R-128/M.2.31/Dps.1/12/2020 tanggal 14 desember 2020 sesuai pasal  19,20 dan 21 UU 30 tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan, “kata Seno kepada potrerjabar.com, Selasa (6/04/21).

BACA JUGA :  Dua dari Empat Pelakunya Pencurian di Segaramakmur Berhasil Ditayangkan Polsek Tarumajaya

Kemudian lanjut Seno, pada tanggal  19 februari 2021, Inspektorat menindaklanjuti dengan menjawab bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian  kerugian negara  atas laporan hasil BPK.

“Kami telah menerima secara baik dan menjelaskan tentang tindaklanjuti laporan LSM Master an Arnolt Silaban pada tanggal 21 februari 2021 dan kami sudah menjelaskan kepada yang bersangkutan tanpa ada membentak atau melarang yang bersangkutan tuk menanyakan laporan tersebut disaksikan oleh kasusbi intelijen dan staf intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, “ungkapnya.

BACA JUGA :  Tiga Pejabat Dipenjara, Plt Bupati Bekasi Bilang Begini

Setelah diterimanya hasil APIP, pada tanggal 19 Februari 2020 kemudian tim intelijen melakukan telaah terhadap hasil pemeriksaan itu, selanjutnya pada tanggal  3 maret 2021 pihaknya menjawab hasil laporan LSM Master secara tertulis kepada yang bersangkutan.

“Bahwa sesuai dengan UU no.30 tahun 1
2014 tentang administrasi pemerintahan setiap deskresi tidak dipidanakan apabila ada kesalahan adminitrasi maka terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh APIP, setiap ada kerugian dalam tindak tindakan administrasi pemerintahan maka harus dibawa keranah perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahannya, “pungkasnya.(red).

  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM