5.301 Hektare Lahan Pertanian di Bekasi Terdampak Banjir
PJ.BEKASI – Dampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bekasi dalam beberapa hari terakhir kian meluas. Tak hanya merendam permukiman warga, banjir juga melumpuhkan sektor pertanian. Tercatat 5.301,7 hektare lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terdampak, tersebar di puluhan desa dan kecamatan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdilah, menyampaikan bahwa ribuan hektare lahan tersebut berada pada fase krusial pertanaman dan persemaian, sehingga berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi para petani.
“Data sementara ada 5.301,7 hektare lahan pertanian yang terdampak banjir. Rinciannya,5.168,90 hektare lahan pada masa pertanaman yang tersebar di 16 kecamatan dan 78 desa, serta 132,80 hektare l ahan persemaian yang tersebar di 16 kecamatan dan 43 desa,” ungkap Abdilah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ancaman gagal panen dan penurunan pendapatan petani, terlebih intensitas curah hujan masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Bekasi pun menyatakan tengah menyiapkan langkah mitigasi guna menekan dampak kerusakan lahan pertanian.
Sebagai bentuk respons, pemerintah daerah berencana memanggil para penyuluh pertanian dan perwakilan petani ke kantor bupati untuk membahas strategi penanganan pasca banjir, sekaligus mengantisipasi potensi kekeringan yang kerap terjadi setelah musim hujan.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan pentingnya duduk bersama dengan petani agar solusi yang dirumuskan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya sudah mengundang para penyuluh dan para petani nanti ke kantor saya. Kita cari caranya bersama. Hari ini kita banjir, setelah banjir juga ada kekeringan. Ini akan kita bicarakan dengan para petani,” kata Asep.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap nasib petani yang terdampak.
“Ya, pasti ada bantuan. Pasti ada bantuan,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi petani di Kabupaten Bekasi, sekaligus menjadi ujian keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
(Lut)











