Akhirnya Terjawab, Nasib JPT Hasil Open Bidding di Kabupaten Bekasi
PJ.BEKASI – Polemik pelantikan delapan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hasil Open Bidding di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi akhirnya mendapat kejelasan. Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Suryaatmaja, menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai mekanisme dan masih dalam tahap konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait.
Menurut Asep, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum.
“Memang waktu itu kita sudah konsultasi ke KPK, semua proses kita jalankan. Jadi tetap kita menjalankan semua proses, nanti kembali lagi ke kita, ya kita akan konsultasikan kembali,” ujar Asep kepada potretjabar.com.
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, dirinya tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis, termasuk pelantikan pejabat eselon II. Karena itu, pihaknya juga meminta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta instansi lainnya.
Langkah hati-hati tersebut diambil agar tidak terulang persoalan hukum seperti yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Asep menambahkan, setelah keluar hasil atau keputusan dari Kemendagri, pihaknya akan kembali meminta pertimbangan KPK sebagai bentuk bahwa tidak ada praktek jual beli jabatan sebelum mengambil keputusan akhir terkait pelantikan.
“Setelah dari Kemendagri, apa pun hasilnya kita sodorkan lagi ke KPK untuk dilihat pertimbangannya,” tegasnya.
Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 30828/R-AK.02.03/SD/F/2025 tertanggal 5 Desember 2025 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Kabupaten Bekasi, masing-masing jabatan telah ditetapkan tiga peserta terbaik oleh panitia seleksi (Pansel).
Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti seleksi terbuka tersebut meliputi:
> Inspektur Daerah
> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
> Sekretaris DPRD
> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
> Badan Riset dan Inovasi Daerah
> Dinas Perikanan
> Dinas Pariwisata
Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa pelantikan delapan pejabat tersebut akan segera dilakukan. Namun dinamika politik di Kabupaten Bekasi berubah setelah KPK melakukan OTT yang menjerat Ade Kuswara Kunang.
Terancam Kedaluwarsa
Jika delapan JPT Pratama yang telah diumumkan Pansel tidak segera dilantik, maka hasil seleksi tersebut berpotensi kedaluwarsa dan harus diulang dari awal. Pasalnya, hasil seleksi terbuka memiliki batas waktu keberlakuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS beserta aturan turunannya.
Situasi ini membuat publik dan internal birokrasi Kabupaten Bekasi menunggu kepastian. Di satu sisi, hasil seleksi sudah ada. Namun di sisi lain, kehati-hatian pemerintah daerah menjadi pertimbangan utama agar tidak tersandung persoalan hukum di kemudian hari.
(Lut)











