Angkat 3.058 P3K, Belanja Pegawai Kabupaten Bekasi Makin Bengkak
PJ.BEKASI – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengangkat 3.058 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dipastikan akan berdampak signifikan terhadap struktur belanja pegawai daerah.
Kenaikan jumlah aparatur ini dinilai berpotensi membuat porsi belanja pegawai semakin membengkak, di tengah upaya pemerintah menekan anggaran sesuai aturan pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Anas, menjelaskan bahwa proses pengangkatan P3K merupakan mandat nasional sebagai bagian dari penghapusan tenaga honorer.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diikuti dengan penyesuaian serius pada perencanaan anggaran daerah agar tidak mengganggu rencana belanja tahun berikutnya.
“Ini melanjutkan proses yang sudah berjalan sebelumnya. Namun tentu kita harus menghitung kebutuhan anggarannya. Mudah-mudahan ini sudah diperhitungkan TAPD dan BPKSDM agar tidak mengubah rencana anggaran 2026,” ujarnya.
Terkait kemungkinan efisiensi melalui penyesuaian honor atau tunjangan, Ade menyebut hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan terlebih dahulu apakah kewajiban dasar belanja dapat terpenuhi sebelum memutuskan langkah penyesuaian.
“Kita lihat dulu apakah kewajiban dasar bisa dipenuhi atau tidak. Kalau memang porsi pembangunan belum mencukupi, kita harus mencari formulasi penganggaran, bisa dari peningkatan PAD atau penyesuaian tunjangan,” tuturnya.
Belanja Pegawai Sudah Hampir 50 Persen

Ade juga mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen hingga tahun 2027.
Namun kondisi di Kabupaten Bekasi saat ini menunjukkan porsi belanja pegawai mendekati angka 50 persen, jauh di atas ketentuan nasional.
“Dari 50 persen ke 30 persen itu butuh effort besar. Harus ada rasionalisasi kegiatan dan strategi yang jelas dari Pemerintah Daerah,” tegasnya.
DPRD sendiri telah mengusulkan sejumlah langkah untuk menekan belanja pegawai, di antaranya reorganisasi kelembagaan, perbaikan sistem remunerasi, serta penghentian sementara pengangkatan pegawai baru sampai penyesuaian anggaran berjalan optimal.
Ia menambahkan bahwa pihak legislatif masih menunggu skenario resmi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai langkah konkret untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan kebutuhan daerah.
“Belanja pegawai 30 persen itu sifatnya mandatori, harus kita patuhi bersama,” tandasnya. (Lut)











