“Berani” Bekasi Berantas Pandemi, Mati Ekonomi?

ilustrasi/ Bekasi Berantas Pandemi

PJ. BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat sedang gencar galakan Bekasi Berantas Pandemi (Berani) padahal, dampak PPKM Darurat yang diperpanjang membuat ekonomi lumpuh bahkan mati bagi ekonomi kecil.

Seperti halnya yang dirasakan puluhan Karyawan pedagang yang berjualan di Mall Sentral Grosir Cikarang (SGC) yang tak dapat berjualan lantaran tempat mereka berjualan ditutup. Hingga meraka  melakukan aksi demo dan mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah serta memasang sepanduk dengan turun ke jalan, di Jl. RE Martadinata, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Rabu, (11/08/21).

Keputusan diperpanjangnya PPKM Darurat level 4 oleh Pemerintah, hingga membuat para pedagang yang berada di SGC tersebut mengeluh, bagaimana tidak, sejak diberlakukannya PPKM darurat yang sudah satu bulan lebih SGC tutup total tidak adanya aktivitas berjualan didalam mall.

Puluhan pedagang yang tergabung di Peguyuban Pedagang (PP) SGC bersama sama mengibarkan bendera putih dan memegang sepanduk sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sekjen PP SGC Febri mengatakan, setelah diberlakukannya PPKM darurat dirinya mengaku menyerah, Ia juga meminta kepastian dari Pemerintah.

“Jelas kami meminta kepastian kepada Pemerintah, karena nasib perekonomian kami bergantung pada dibukanya SGC untuk bisa beraktifitas kembali,”terang Ia kepada wartawan.

Dirinya juga menjelaskan, mendukung PPKM darurat yang diberlakukan oleh Pemerintah, tapi lihat nasib para pedagang yang sampai saat ini tidak bisa beraktifitas karena ditutupnya SGC.

“Kita sudah lakukan audensi dengan Dinas Perdagangan, oleh ketua ketua DPRD Kabupaten Bekasi, tapi sampai saat ini masih ditutup SGC, bukan hanya nasib para pedagang, tapi ribuan karyawan yang ada di SGC terkena dampaknya sedangkan perhatian dari pemerintah pun kami tidak pernah dapat,”ujarnya.

Para Pedagang di Mall SGC kibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah dampak diperpanjang PPKM Darurat lever 4 Rabu, (11/08/21).

Kendati sudah melakukan anjuran dari Pemerintah, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi namun tetap tidak bisa berjualan, bukankah pedagang  tergolong pelaku UMKM, bahkan tergolong ekonomi kebawah, tapi kenapa SGC sampai saat ini belum buka, jika seperti ini bagaimana bisa para pedagang memulihkan ekonomi.

“Kami menekan kepada Pemerintah Daerah maupun pusat, agar SGC segera dibuka untuk kami berdagang kembali,”pinta Febri.

Selain itu, Monang (25) salah satu karyawan SGC, mengeluh pasalnya sejak PPKM satu bulan dirumahkan tidak ada pemasukan, dan berharap dalam aksinya pemerintah bisa melihat aspirasinya

“Semenjak PPKM kami sudah tidak berjualan lagi gimana nasip kami, kami berharap pemerintah kasih kelonggaran biar kami bisa cari nafkah kembali,”pungkasnya.

Pengusaha Warteg bakal gulung tikar dampak PPKM Darurat.

Lumpuhnya Ekonomi rakyat bukan hanya dirasakan para pedagang di Mall SGC, Pengusaha Warteg juga mengalami lumpuh perekonomiannya, salah satunya warteg Srimulya yang berada di jalan Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang mengalami omzet penjualnya merosot jauh lantaran pelan pelan ditinggal pelanggannya.

Diungkapkan oleh sang pemilik warung makan (Warteg) Srimulya, Nur Solihin, awal pandemi tahun lalu, kondisi jualannya tidak terlalu parah, hanya mengalami penurunan omset sebesar 30 persen setiap bulannya. Namun belum terkendalinya pandemi covid-19 yang hampir berjalan dua tahun tersebut, membuat Nur semakin merasa was – was bahkan bisa gunung tikar.

“Adanya covid19 tahun lalu itu buat kami, bisa turun 30 persen, sekarang ditambah kebijakan baru lagi yaitu adanya PPKM level 4, usaha saya semakin sepi,”keluh Nur mengungkapkan saat diwawancara potretjabar.com Kamis, (05/08/21).

Usaha Warteg yang dimilikinya semakin hati semakin sepi semenjak adanya PPKM Level 4 tersebut, hal itu menurut dia ada tiga faktor. Pertama banyak para pekerja sudah di PHK dan diberhentikan yang membuat para pegawai tak lagi mampir ke rumah makan. Kedua, makan yang dibatasi dengan waktu hanya 20 menit. Ketiga, para pengendara motor ataupun ojek Online sudah jarang mampir ke wartegnya.

“Meskipun harganya murah karena ini warteg, tetap saja sepi, karena adanya PPKM Level 4 dan banyak pegawai pabrik langganan saya di PHK,”ujar Ia menceritakan.

Dia menuturkan bahwa kini omsetnya turun sekitar 40 hingga 50 persen. Bahkan Nur mengatakan kalau jumlah porsi lauk di etalase menu warteg dikurangi hingga setengah porsi. Selain menu Ikan dan Ayam, Menu lainnya yang masih dipertahankan oleh Nur untuk mencari rezeki.

Selain itu di Kabupaten Bekasi ada yang lebih mengenaskan, Unis Yakub (51) Seorang warga penyandang disabilitas tuna netra yang tinggal di Kampung Cikedokan RT 03 RW 011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi mengeluhkan selama penerapan PPKM level 4 dirinya belum tersentuh Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah.

Unas Yakub saat ini berprofesi menjadi seorang tukang pijat, di masa pandemi omsetnya menurun secara drastis. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pria penyandang tuna netra tersebut hanya berharap dari bantuan keluarga dan warga sekitar.

“Jadi mijit selama ini, selama dari tanggal yang bulan juli itu, iya kadang-kadang mijit sehari sekali, seminggu itu kadang ga ada” ujar Unis, Jumat (06/08/21).

Ia mengaku, beberapa waktu yang lalu sempat diminta mengumpulkan data berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga kepada Ketua RT setempat, namun hingga saat ini namanya tak kunjung tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

“Jadi kan disinikan yang lainkan pada dapat bantuan sosial nih pak, sementara saya sendirikan sebagai penyandang difabel tidak mendapatkan gitu pak sama orang tua saya yang sudah renta juga gak dapat pak” ungkapnya.

“Kenapa orang tua saya yang sudah renta dengan saya sendiri yang difabel gak diberi, sementara mereka yang memiliki mobil atau memiliki ini disekitar itu dapat.
Awalnya dulu mah dapet sekali, cuma pas kesini-sini gak dapet” lanjutnya.

Sementara, Unis mengungkapkan selama masa pandemi covid 19, dirinya mendapat bantuan sosial satu kali, itupun menurutnya sudah hampir setahun yang lalu.

Dirinya pun sempat mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, guna mempertanyakan hak nya untuk mendapatkan bantuan sosial, tetapi tidak juga mendapatkan penjelasan yang menurutnya bisa menjawab pertanyaan dirinya selama ini tidak mendapatkan bantuan dari dampak PPKM.(Ade)










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM