Berstatus Terdakwa, Bupati Bekasi Didesak Pecat Dirus Tirta Bhagasasi
PJ.BEKASI – Institut Kajian Strategis (Inkastra) mendesak Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi untuk segera memecat atau memberhentikan Ade Efendi Zakarsih dari jabatannya sebagai Direktur Usaha.
Desakan ini muncul setelah Ade Efendi ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 415/Pid.B/2025/PN Bks. Dalam perkara tersebut, Ade Efendi menjadi terdakwa bersama AYCB, Direktur Utama PT Tiga Emaz Sukses.
Ketua Inkastra, Fathur Rohman, menilai keberadaan seorang terdakwa tindak pidana dalam jabatan strategis BUMD merupakan pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance (GCG). Hal ini, menurutnya, bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja Perumda Tirta Bhagasasi, perusahaan air bersih terbesar di Kabupaten Bekasi.
“Bupati Bekasi selaku KPM memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga marwah pemerintahan daerah. Seorang pimpinan BUMD yang sedang berstatus terdakwa seharusnya diberhentikan sementara atau permanen, demi menjamin proses hukum berjalan tanpa intervensi dan menjaga citra kelembagaan,” tegas Fathur kepada potretjabar.com, Rabu (15/10/25).
Lebih lanjut, Fathur mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan reputasi baik bagi setiap anggota direksi.
“Ketika seorang direksi sudah berstatus terdakwa, maka secara moral dan etika tidak lagi layak memimpin perusahaan daerah yang mengelola kepentingan publik. Apalagi, Perumda Tirta Bhagasasi menyangkut pelayanan air bersih bagi masyarakat luas,” lanjutnya.
Menurut Inkastra, Bupati Bekasi perlu segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Ade Efendi Zakarsih dari jabatannya dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Perumda Tirta Bhagasasi.
“Langkah ini bukan semata persoalan hukum, tapi juga bentuk komitmen menjaga martabat pemerintahan daerah. Jika Bupati membiarkan, maka akan muncul kesan bahwa pemerintah daerah menoleransi praktik yang bertentangan dengan nilai integritas dan akuntabilitas publik,” tutup Fathur.
Konteks dan Dampak
Kasus ini menjadi sorotan publik karena Perumda Tirta Bhagasasi merupakan salah satu BUMD strategis di Kabupaten Bekasi yang berperan penting dalam penyediaan air bersih untuk ratusan ribu pelanggan. Status hukum seorang direksi di perusahaan tersebut dinilai dapat berdampak pada stabilitas manajemen dan kepercayaan pelanggan.
Inkastra berharap pemerintah daerah menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam setiap proses pengelolaan BUMD agar pelayanan publik tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.(End)











