BKPSDM Kabupaten Bekasi Ungkap Isu Soal Rotasi Mutasi di Era Ade Kunang

PJ.BEKASI –  Rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintah daerah sudah lazim dilakukan oleh kepala daerah. Begitu pun dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi di era kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang, yang kini sudah mulai beredar isu akan melaksanakan rotasi mutasi.

‎Paska dilantik pada Kamis (20/O2) lalu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah memberi sinyal akan melakukan perombakan struktur agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan visi misinya. Bahkan, pergantian Sekertaris Daerah (Setda) mencuat untuk menyelaraskan komposisi pejabat dengan visi dan misi pemimpin baru.

‎Desas desus rotasi mutasi itu kembali menjadi perbincangan hangat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, komposisinya pun dikabarkan sedang diracik oleh para pemangku kebijakan.

‎Hingga, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi Endin Samsudin angkat bicara.

‎Menurut Endin, soal kabar akan adanya rotasi mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah hal biasa. Kendati demikian dirinya masih belum mengungkapkan hal itu kapan akan dilaksanakan oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

‎”Saya mohon maaf tidak bisa jawab karena Kalau untuk berkaitan dengan isu (rotasi mutasi) itu hal yang sudah biasa,”ucap Endin kepada potretjabar.com usai Halal bihalal Disperkimtan.

‎Pemerintah Kabupaten Bekasi di era Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupatinya dr.Asep Surya Atmaja saat ini banyak kursi kepala pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami kekosongan.

‎Kekosongan jabatan itu lantaran banyak pegawai yang sudah pensiun. Diantaranya yakni pada Dinas PMPTSP, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bapeda, Inspektorat, Disnaker, Sekwan, Ketahanan pangan dan Dinas pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak dan ditambah para Camat yang sudah pensiun.

‎Banyakan kekosongan jabatan, Pemerintah Kabupaten Bekasi dilanda problem krisis keuangan yang berpengaruh pada berlangsungnya roda pemerintahan. Padahal, belum genap seratus hari kerja Bupati Ade Kuswara Kunang.

‎Kebijakan Pemkab Bekasi dengan mempercepat pembangunan diawal tahun 2025 membuat banyaknya belanja pisik infrastruktur.

‎Krisis keuangan yang dialami Pemerintah Kabupaten Bekasi diketahui banyaknya belanja yang melebihi pendapatan pada awal tahun 2025.

‎Belanja yang paling menonjol yakni belanja infrastruktur pisik yang hingga kini banyak yang belum dibayarkan. Kondisi itu dikabarkan membuat Sekertaris Daerah (Sekda) Dedy Supriyadi meminta dikeluarkan Surat Keputusan Penilaian Kinerja (SKP)kepada BKPSDM.(Lut)