Bupati Pembohong Mau Dilaporkan ke KPK Oleh Guru Honorer

  • Bagikan
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

PJ. BEKASI – Ratusan guru yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi Jawa Barat merasa kecewa dengan sikap Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang suka ingkar janji alias pembohong, bahkan para guru honorer mengancam mau melaporkan Bupati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, apa yang akan dilaporkan ke KPK, mereka masih belum membeberkan, sebab pihaknya terlebih dahulu akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk meminta izin unjuk rasa, mengingat saat ini masih kondisi pandemi Covid-19, sehingga pihaknya akan menempuh prosedur.

“Para guru sudah sering dibohongi, selain belum lama ini terkait masalah status kepegawaian belum jelas, untuk masalah honor juga hanya janji semata,” beber Andi seraya berkata lebih baik melaporkan kepada KPK saja, mengingat saat ini sedang gencar-gencarnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Janjinya Bupati, gaji kami akan naik Rp1 juta per orang di tahun 2021. Tapi jika dilihat di anggaran, tidak sampai segitu,” ucap Andi.

Andi menjelaskan, saat ini dirinya beserta para tenaga pendidik non Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya mendapat honor sebesar Rp1,8 juta per bulan.

Jumlah tersebut terbilang jauh dari nilai ideal. Bahkan, kurang dari setengah upah minimum Kabupaten Bekasi 2021 yang mencapai Rp4,7 juta.

BACA JUGA :  Jembatan Kuburan Prodak DSDABMBK Gak Beres, Kampak Mas RI Ancam Lapor BPK

Minimnya honor yang diterima para tenaga pendidik, ini telah berulang kali disuarakan melalui aksi unjuk rasa, bahkan harus bermalam di depan gerbang Pemkab Bekasi.

Desakan para guru honorer pun berbuah hasil, setelah perwakilan mereka dipanggil langsung ke kediaman Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, di Lemahabang, Cikarang Utara.

Lanjut Andi, dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat lalu (17/7) itu, Bupati Eka secara lisan menjanjikan bakal menaikkan honorer guru non ASN sebesar Rp1 juta. Sayangnya, janji itu berbuah kekecewaan, lantaran tidak terealisasi.

“Jadi pertemuan dengan Pak Eka itu dua kali. Pertama hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, kedua hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Dua-duanya di rumah beliau yang di Lemahabang. Isinya sama, Pak Eka janji mau naikkan honor, tapi untuk tahun 2021, ternyata enggak bisa dipegang janjinya,” sesal Andi.

Tidak terealisasinya janji Eka itu diketahui dalam draf Kebijakkan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam dokumen tersebut, diakui Andi, terdapat kenaikan anggaran untuk honor guru non ASN.

BACA JUGA :  Jadi Langganan Banjir, BPBD Bentuk Destana di Kecamatan Sukakarya

Namun, ketika dihitung, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan janji yang disampaikan langsung oleh Bupati Eka.

Foto Redaksi
Foto Redaksi

“Jika dilihat di buku KUA PPAS tahun 2021, anggaran secara keseluruhan untuk honor guru non ASN, naik jadi Rp 245 miliar,” beber Andi.

Tapi dengan jumlah guru honorer di Kabupaten Bekasi ada 9.333 orang, maka honornya jadi sekitar Rp 2.187.000. Memang naik, kami syukuri itu, tapi kami kecewa, karena dijanjikan-nya naik Rp 1 juta,” tandas Andi.

Diungkapkan-nya, honor tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, jika dibandingkan penghitugan UMK, pendapatan guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun itu jauh lebih rendah jika dibanding dengan gaji karyawan dengan masa kerja di bawah setahun.

Andi mengingatkan, para guru honorer pun turut terdampak dengan Pandemi Covid-19 saat ini. Seharusnya, stimulus ekonomi pun dapat menyentuh tenaga pendidik.

“Jika memang dirasa pemerintah sulit menyertakan honor kami dengan UMK, maka penuhilah janji-janji yang sudah diucapkan Bupati Eka. Janji yang kami dengar langsung dari Pak Bupati. Kalau anggaran tahun depan dikhususkan untuk pemulihan ekonomi, perekonomian para guru sudah dari lama tidak kunjung pulih,” tutup Andi.(Ade)

  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM