banner 728x90

Dinahkodai Eka, Pemkab Bekasi Miliki Segudang Masalah

  • Bagikan
melakukan aksi unjuk rasa di depan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jum’at (13/11/20),
Aksi unjuk rasa Mahasiswa di depan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jum’at (13/11/20),

PJ. BEKASI – Sejak dipimpin Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin (NHY) yang tersandung hukum, Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat dinilai memiliki prestasi segudang masalah.

Gak tanggung – tanggung, menurut Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pelita Bangsa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jum’at (13/11/20),  Pemkab Bekasi perlu revolusi pembangunan.

Pasalnya, kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinahkodai Bupati Eka Supria Atmaja saat ini mengalami kegagalan diberbagai sektor, mulai dari Infrastuktur, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Lingkungan, Pendidikan, Alokasi APBD yang tidak transparan dan tidak ada realisasi transparansi anggaran termasuk anggaran untuk Covid.

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi Andriyanto kepada potretjabar.com mengatakan, aksi hari ini di komplek Pemda  Kabupaten Bekasi dengan tujuan menemui Bupati Bekasi untuk menyampaikan beberapa tuntutan soal kinerja yang dianggap buruk bahkan gagal.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Perintahkan Perbaikan Tanggul Citarum, BBWSC Malah Ngeyel

“Aksi berlangsung dari jam 13.00-16.00 Wib dikarenakan Bupati tidak ada di tempat jadi kita putuskan untuk selesai di jam 16:00, kemudian hari Senin kita akan kembali turun aksi ke Pemda guna terus menyuarakan aspirasi masyarakat yang di rangkum dalam 12 tuntutan revolusi pembangunan Kabupaten Bekasi, “ungkap Andri.

Kata Andri, isi tuntutannya mengenai semua sektor mulai dari Infrastuktur, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Lingkungan, Pendidikan, Alokasi APBD yang tidak transparan dan tidak ada realisasi transparansi termasuk anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, Kekosongan Wakil Bupati, menuntut untuk segera menyelesaikan permasalahan BUMD yang diduga melakukan praktik KKN oleh oknum untuk memperkaya diri sendiri. Gerakan ini adalah gerakan moral dan kekhwatiran masyarakat Kabupaten Bekasi terkait segala sektor yang dirasa tidak ada pembenahan, “beber Andri.

Ditempat yang sama , Ketua Umum HMI Komisariat Pelita Bangsa Refangi Hidayatullah menjelaskan, persoalan di Kabupaten Bekasi yang semakin hari semakin kompleks dan semakin parah, bahkan kata Ia sudah masuk stadium 4 dan harus segera ditangani serta seluruh sektor perlu dibenahi.

BACA JUGA :  Isu Mutasi Mencuat, HMI : Pj Bupati jangan mau dianggap seperti orang - orangan sawah
melakukan aksi unjuk rasa di depan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jum’at (13/11/20),
melakukan aksi unjuk rasa di depan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jum’at (13/11/20),

“Dengan anggaran daerah yang sangat besar seharusnya Kabupaten Bekasi sudah tuntas bicara pembangunan. Maka dari itu kami dari Himpunan Mahasiswa Islam kembali mengingatkan dengan tegas, menuntut revolusi pembangunan” tegasnya Refangi.

Lanjut Refangi , hari ini menyatakan sikap bahwa dirinya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,  karenanya pihaknya berkomitmen akan menggelar aksi kembali sampai dapat berdialog dengan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Senin 16 November 2020 akan kembali melakukan aksi lanjutan sampai bisa berdialog langsung dengan pimpinan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Kami berkomitmen akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas sampai tuntutan-tuntutan kami di penuhi” pungkas Refangi.(Fah)

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90 banner 20x50 banner 20x50 banner 20x50
  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM