banner 728x90

Dinsos Kota Bekasi Diam Saja KPM Program Kemensos Dirugikan, Digruduk HMI deh..

  • Bagikan
Foto Redaksi
Foto Redaksi

PJ. BEKASI- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi Jawa Barat, aksi itu terkait Pembiaran alias diam saja terhadap penyimpangan pelaksanaan penyaluran sembako terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rabu (25/11/20).

Para mahasiswa menyoroti dugaan penyimpangan Program Kementerian Sosial (Kemensos) yang di mulai sejak tahun 2017 ini.

HMI Komisariat Universitas BSI menuding penyaluran bantuan yang dilaksanakan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) banyak merugikan KPM lantaran prosesnya KPM tidak memiliki kendali terhadap kebutuhan yang diperlukan.

Padahal dalam pedomannya, KPM diberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan pangan. Akan tetapi praktek yang berlangsung berjalan sebaliknya, kebutuhan sudah di tentukan oleh penyedia atau vendor yang diduga dibentuk dan disetujui oleh Dinsos.

BACA JUGA :  Kesal di Dapilnya Ada Pembangunan Jembatan Amburadul, Dewan Bakal Panggil Kadis SDABMBK

Untuk diketahui, KPM berhak menerima Rp 200.000,- perbulan dalam bentuk sembako. Sembako bantuan pangan ini dapat ditukarkan di e-waroeng atau elektronik Gotong Royong.

Faktanya ditemukan sejumlah oknum yang mengintervensi dengan infromasi yang sesat tidak sesuai dengan pedoman umum e-waroeng. Kendati sudah dilaporkan, sampai sekarang para oknum tidak mendapatkan sanksi.

Sekadar informasi, sebelum melayani KPM agen bank dan pedagang yang disetujui sebagai e-waroeng terlebih dahulu menerima dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diterbitkan Bank Penyalur.

Mirisnya, di kota Bekasi pembuatan PKS justru dilakukan antara vendor dengan e-waroeng sehingga merugikan KPM karena perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak vendor.

Dampaknya dalam penyaluran BPNT tersebut, KPM harus pasrah menerima sembako yang sudah di paket kan oleh e-waroeng sehingga tidak sesuai standar 6 T yakni Tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat administrasi.

BACA JUGA :  Ayo Vaksin, IKA UNPAD Gandeng Pemkab Bekasi Gelar Vaksin untuk Umum

“Dalam pedoman, KPM disebutkan memiliki kendali atas kebutuhan nya. Ini justru sebaliknya”. Ungkap Ketum HMI Komisariat Universitas BSI (25/11/2020).

Disisi lain, dinsos diketahui menjalankan praktek penonaktifan e-waroeng tanpa melalui prosedur yang seharusnya sehingga obyektivitas nya diragukan dan cenderung di tunggangi kepentingan pihak tertentu.

Ketum HMI komisariat Universitas BSI menerangkan, penonaktifan e-waroeng mestinya menjadi ranah Kemensos bukan Dinsos.

“Padahal sesuai pedoman umum, tugas Dinsos sudah dijelaskan sebatas mengawasi dan menjalankan agar program berjalan dengan baik. Ini justru vendor saja ditentukan dan dibatasi serta dibagikan wilayahnya dalam distribusi, ” pungkasnya. (Far)

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90 banner 20x50 banner 20x50 banner 20x50
  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM