Disamperin Petani, Plt Bupati Bekasi: Besok saya survei
PJ.BEKASI – Disamperin puluhan Petani, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, langsung akan melakukan survei ke saluran irigasi Bendung Kali Gembong (BKG) di Kecamatan Pebayuran guna mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pasokan air ke lahan pertanian.
Puluhan petani yang datang langsung diterima olah Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Dalam pertemuan itu, petani menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kritis tanggul serta sedimentasi, penumpukan sampah, hingga pertumbuhan eceng gondok yang menghambat aliran air irigasi BKG.
”Besok saya akan lihat langsung ke Pebayuran untuk survei. Kita ingin mengetahui apa kendalanya, apakah sedimentasi, banyak sampah, atau memang perlu dilakukan normalisasi. Kalau memang perlu normalisasi, kami bersama BBWS dan PJT siap menurunkan alat berat,” ujarnya.
Asep menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah menyelesaikan penataan saluran irigasi mulai dari BS 0 hingga BS 34 di wilayah Muara Gembong. Namun, masih terdapat ruas saluran BKG 15 hingga BKG 25 di Kecamatan Pebayuran yang membutuhkan penanganan
Selain normalisasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan menginventarisasi kerusakan jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan. Titik-titik yang dinilai mendesak akan diprioritaskan dalam perubahan anggaran agar penanganannya dapat segera direalisasikan.
Sebelumnya, Asep juga telah meninjau kondisi saluran irigasi di wilayah Sukatani hingga Sukawangi. Menurutnya, normalisasi di kawasan tersebut penting untuk menjaga pasokan air bagi sekitar 1.500 hektare lahan pertanian.
Sementara itu, di Kecamatan Pebayuran, areal persawahan yang bergantung pada saluran BKG diperkirakan mencapai sekitar 3.000 hektare dengan panjang saluran yang akan ditinjau sekitar 10 kilometer.
Di sisi lain, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyatakan siap mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjaga ketahanan pangan melalui perbaikan jaringan irigasi.
Perwakilan BBWS, Tri, mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menentukan penanganan yang paling mendesak berdasarkan hasil survei lapangan.
”Kami sepakat dengan arahan Pak Bupati. Besok kita survei dulu untuk melihat titik-titik yang membutuhkan penanganan cepat. Kalau penanganannya bersifat besar dan terintegrasi tentu membutuhkan waktu serta anggaran yang lebih besar,” katanya.
Menurut Tri, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam penanganan jaringan irigasi. Oleh karena itu, BBWS mendorong sinergi lintas instansi agar perbaikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.
Menanggapi keluhan petani mengenai maraknya eceng gondok yang memicu sedimentasi dan menghambat aliran air, Tri menjelaskan bahwa pemeliharaan rutin terus dilakukan oleh petugas bersama pengelola irigasi. Ia juga mengajak para petani untuk turut menjaga jaringan irigasi melalui kegiatan gotong royong.
”Pengelolaan sistem irigasi memang membutuhkan kolaborasi antara petugas, pengelola, dan petani. Untuk pekerjaan yang ringan bisa dilakukan melalui gotong royong bersama, sedangkan yang membutuhkan penanganan besar akan dikoordinasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BBWS dan PJT II berharap hasil survei lapangan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.
Dengan demikian, distribusi air irigasi ke ribuan hektare sawah di wilayah utara Kabupaten Bekasi dapat kembali optimal sehingga mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
(Lut)
