Diterpa Isu Hukum, Camat Tegaskan PJ Karangsegar Mengundurkan Diri

PJ.BEKASI – Pergantian Penjabat (PJ) Kepala Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dipastikan bukan karena persoalan hukum. Kendati PJ sebelumnya diisukan tengah di laporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Camat Pebayuran, Hasim Adnan Adha menegaskan bahwa pergantian tersebut murni terjadi karena PJ sebelumnya mengundurkan diri lantaran kebutuhan pegawai di kecamatan yang saat ini kekurangan personel.
‎
‎Penegasan itu disampaikan Hasim usai melantik PJ Kepala Desa Karangsegar dan PJ Kepala Desa Sumberreja di Aula Kantor Kecamatan Pebayuran, Jumat (13/11/25).
‎
‎“Pengunduran diri tersebut murni karena kebutuhan pegawai di kecamatan yang sedang kekurangan pegawai, bukan karena dugaan pelaporan atau masalah hukum,” tegas Hasim.
‎
‎Pernyataan ini sekaligus menjawab isu yang berkembang di masyarakat. Sebelumnya, PJ Kades Karangsegar diterpa isu hukum setelah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Namun, Hasim menyatakan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan pergantian pejabat.
‎
‎Hasim menjelaskan, PJ Kepala Desa Karangsegar sebelumnya dijabat oleh Mulyadi yang juga merupakan Kasie Pemerintahan Kecamatan Pebayuran. Mulyadi memilih mengundurkan diri karena harus kembali fokus pada tugas-tugas kecamatan yang kini kekurangan aparatur.
‎
‎“Kekurangan pegawai ini terjadi karena beberapa pegawai pensiun, dan sebentar lagi akan ada satu pegawai lagi yang pensiun pada 30 November, yaitu Kasie Ekbang,” jelasnya.
‎
‎Menurut Hasim, langkah pergantian PJ dilakukan untuk mencegah penumpukan pekerjaan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
‎
‎Camat Pebayuran juga berharap agar PJ Kepala Desa yang baru segera menjalankan program-program desa yang sebelumnya tertunda, terutama di Desa Sumberreja.
‎
‎“Program-program tertunda harus segera dilanjutkan, termasuk pencairan Dana Desa (DD) yang sempat terhambat karena kepala desa masih berstatus PLT dengan kewenangan terbatas,” ungkapnya.
‎
‎Hasim menambahkan, keterlambatan sejumlah program desa sebelumnya dipengaruhi lamanya proses administrasi penandatanganan SK PJ oleh Bupati, karena memerlukan kajian hukum dan kelengkapan berkas.
‎
‎PJ Sumberreja Siapkan Evaluasi dan Perbaikan
‎
‎Usai dilantik, PJ Kepala Desa Sumberreja yang baru, Radim SH, menegaskan akan memulai tugas dengan mempelajari seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda.
‎
‎“Walaupun ada SPJ yang perlu dikerjakan, tetap harus kita selesaikan. Itu amanah yang harus dijalankan,” ujarnya.
‎
‎Radim menegaskan bahwa anggaran desa merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara benar dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Tanggul Rawan Jebol Jadi Prioritas Utama
‎
‎Menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi tanggul yang rawan jebol, Radim memastikan bahwa perbaikan tanggul menjadi pekerjaan prioritas karena menyangkut keselamatan warga.
‎
‎“Itu PR yang urgensinya harus diprioritaskan. Kalau tanggul rapi dan bagus, masyarakat pun aman,” tegasnya.
‎
‎Selain tanggul, perbaikan saluran air yang menunjang sektor pertanian juga menjadi perhatian khusus.
‎
‎“Semua pekerjaan akan kami upayakan selama masih ada kemampuan dan peluang untuk direalisasikan,” pungkasnya.(Lut)










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM