PJ. BEKASI – Gonjang ganjing alias kegaduhan menjelang dilaksankannya Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (MUSDA KNPI) Kabupaten Bekasi, pada bulan ini semakin heboh dan jadi perhatian publik. Akibatnya ada faksi dalam tubuh organisasi kepemudaan tersebut.
Dari berbagai informasi yg dihimpun, faksi itu bernama Forum Dewan Pengurus Kecamatan (DPK). Seperti diketahui, dalam berbagai pemberitaan di media online. Keberadaan Forum DPK itu diilontarkan oleh PK KNPI Tambun Utara, Gunadi.
Menurutnya, landasan atau dasarnya Musyawarah Kecamatan (Muscam) versi Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kabupaten Bekasi itu apa ?. Sebab dalam Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang (21 -2 – 2019) tidak ada kata kesepakatan bahwa PK itu harus Muscam.
“Bagaimana ceritanya harus Muscam, sementara legalitas Surat Keputusan (SK) kami sebagai PK akan berakhir tahun 2021” kata Gunadi.
Untuk itu, kami menolak rencana MUSDA yang akan digelar MPI bulan ini dan kami juga mendesak DPD KNPI Jawa Barat untuk segera ambil sikap dan langkah yakni menunjuk karakteker, tutur Gunadi.
Sementara itu, hal senada juga dikatakan, “pentolan” PK KNPI Serang Baru, Abad Abdullah menurutnya, langkah MPI dibawah komando Rahmat Damanhuri “melenceng” dari hasil keputusan RAPIMDA.
“Apapun alasannya, ketika RAPIMDA itu berlangsung, saya adalah salah satu pimpinan sidang. Jadi saya mengetahui betul intinya,” kelakar Abad.
Dijelaskannya, berlarut larutnya waktu pelaksanaan MUSDA diakibatkan ada “drama” yang dimainkan oknum MPI. Karena itu wajar jika sekarang ini terjadi kegaduhan dan timbul faksi faksi dari beberapa PK dan OKP.
Gaduh dan timbulnya faksi itu berawal dari oknum MPI yang mengangkangi aturan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam RAPIMDA namun dibahas dan dirubah lagi di kantor sekretariat KNPI Kab. Bekasi.
“hasil kesepakatan dalam RAPIMDA itu adalah menggelar atau melaksankan MUSDA paling lambat 3 bulan setelah dilaksanakan RAPIMDA dan tidak ada MUSCAM PK” tuturnya.
Namun kenapa, selang beberapa minggu kemudian, ada undangan rapat dari MPI yang ditujukan kepada semua PK dengan agenda rapat persiapan MUSDA. Namun ditengah jalan, agenda dan materi rapat itu berubah menjadi pembahasan agenda MUSCAM yang mana MPI membuat aturan baru dan seakan-akan rapat tersebut menganulir hasil kesepakatan dan keputusan di RAPIMDA.
Ketika hal itu diprotes, dengan entengnya MPI menjawab bahwa Muscam itu intruksi dari DPD KNPI Jawa Barat. Namun ketika peserta rapat menanyakan legalitas kertas intruksi dimaksud, untuk diperlihatkan, ternyata tidak ada.
“Bagaimana ceritanya, kita ini organisasi resmi tempat kumpulnya intelektual muda. Yang namanya intruksi itu ada hitam – putihnya, bukan lisan tapi ada tulisan” tandas Abad.
Disinggung tentang adanya kabar yang beredar, bahwa akhir bulan ini akan dilaksankan MUSDA, silahkan saja dan kami disini sama sama punya hak.
Intinya begini bang. Kata Abad. Pertama, jika kita parkir kendaraan ditempat hajatan, bayar. Apalagi MUSDA. Kedua, ada informasi dari DPD KNPI Jawa Barat, yang telah dipelintir disini dan itu kita dapatkan informasinya langsung dari DPD KNPI Jawa Barat.
“Yang namanya bangke. Di tutup seperti apa pun, tetap aja, aromanya akan tercium dan aroma itu lah yang dapat menghentikan rencana kotor dari oknum yang punya kepentingan ” beber Abad.
Untuk itu, atas nama forum DPK, menolak rencana MUSDA tanggal 20 Febuari 2020 versi hasil rapat MPI di kantor sekretariat DPD KNPI Kabupaten Bekas. Adapun alasannya karena legalistas atau Surat Keputusan (SK) kepengurusan KNPI Kecamatan yang terpilih pada Muscam versi MPI itu ditanda tangani oleh siapa ? Sebab hal itu adalah syarat untuk menjadi peserta di MUSDA.
Selain dasar penolakan tersebut, kami juga menilai ada “drama” yang akan dimainkan MPI terhadap balon atau calon yang diusung dimana nantinya jika kandidat itu terpilih bakal dijadikan “wayang” dalam memberikan warna politik seolah olah dinamis padahal oportunis.
Untuk itu kata Abad, kepada PK dan OKP yang tergabung dalan forum ini dihimbau untuk menjaga nama baik dan marwah organisasi. Sebab ini adalah organisasi kepemudaan, dimana dalam organisasi ini lah lahiranya bakal calon pemimpin di masa depan dan kepada senior senior atau yang tua tua, jadilah penonton yang baik dan jangan ikut terjun langsung di arena gelanggang ini.
Dilain hal, Asep Saeful Anwar mantan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bekasi periode 2015 – 2018 ketika dikonfirmasi terkait adanya gerakan yang dilakukan forum DPK mengatakan bahwa hal itu sah sah aja. Sepanjang mengikuti aturan main dan rambu rambu organisasi yang ada dalam AD/ART KNPI.
Menurutnya, secara pribadi sangat mengapresiasi dan mendukung langkah yang ditempuh oleh forum tersebut. Alasannya, sebab dalam RAPIMDA saya hadir dan tidak ada kesepakatan bahwa PK itu harus MUSCAM.
“Memang benar. Paska RAPIMDA itu, terbentur dengan suasana politik nasional. Oleh sebab itu tertunda waktu buat MUSDA” kata Asep.
Ditanya soal gelaran Muscam, menurutnya, kuat dugaan mengandung kepentingan sebagian oknum yang memanfaatkan kegiatan tersebut. “Sebab muscam itu tidak gratis,”tuturnya.
Bicara sebagai mantan Sekjen KNPI Kab Bekasi, sebetulnya saya sangat kecewa dengan langkah ketua MPI dalam menjalankan organisasi. Harusnya MPI itu konsisten sebab pemegang mandat. Terlebih dalam klausul putusan sidang komisi pada RAPIMDA itu tidak ada keputusan terkait gelar Muscam. Namun kenapa semua PK diwajibkan untuk Muscam.
Untuk itu, demi menjaga nama baik dan marwah organisasi, Asep juga berharap kepada pengurus DPD KNPI Jawa Barat segera mengambil sikap atas kegaduhan di tubuh KNPI Kabupaten Bekasi.
“Paling tidak secepatnya, ada karakteker agar kegaduhan ini tidak berkepanjangan, ” pungkasnya. (Red)
