PJ. BEKASI – Kecewa tidak dapat bantuan sosial (Bansos) dampak pandemi Covid-19, puluhan Ema – ema gerudug kantor Desa Jayalaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kedatangan mereka menuntut keadilan agar penyaluran bantuan sosial merata dan dapat dirasakan.
Dikatakan Masnah salah satu Ema – ema yang ikut aksi di kantor desa, Ia mengaku ikut mendatangi kantor Desa bersama puluhan ema- ema lainya lantaran tidak pernah dapat bansos, warga kampung Bojong Desa Jayalaksana ini minta keadilan kepada Kepala Desa Jayalaksana agar bantuan dampak Covid-19 dapat diberikan secara merata.
Kata Masnah, bansos yang sudah disalurkan ada yang tumpang tindih alias dobel nerimanya, selain itu dikatahuinya tidak sedikit lebih pilih kasih pasalnya, yang dapat bansos kebanyakan keluarga dari perangkat desa.
“Saya tidak pernah mendapatkan bantuan jenis apapun,padahal saya mengharap banget kirain susulan masi dapet eh ngga juga,padahal saya denger yang dapet semua keluarga perangkat sampe ada yang satu kepala keluarga mendapat kan dua jenis bantuan”ungkap Masnah kepada potretjabar.com usai aksi. Senin (20/07/20)
Hal yang sama juga dikeluhkan Ema Erni (47) warga Kampung Wates Garon, dirinya mendatangi kantor desa karena dijanjikan oleh pihak Pemdes, jika masih tidak dapat bantuan susulan makan dirinya dipersilahkan datang ke desa untuk menanyakan prihal janji yang ia tak pernah dapatkan.
“Ia saya demo pak karena katanya kalau pencairan berikutnya gak dapet dateng aja ke Desa, kata orang desa kepada saya, makanya saya dateng apa lagi saya denger ampe yang kaga punya istripun dapet bantuan padahal satu kepala kelurga sama orang tuanya, orang tuanya dapet anak nya dapet” ungkap Erni menceritakan.
Menanggapi hal itu Kepala Desa Jayalaksana Irwan mengatakan, kedatangan warga tersebut bukan lah mempersoalkan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD), melainkan Bantuan Sosial Tunai Pertanian (BSTP).
“Bukan BLT Desa tapi BSTP kementan”jawab Irwan
Ketika ditanya soal berapa total jumlah penerima bantuan, Irwan menjelaskan bantuan sosial yang ada yakni Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 414 KK kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 180 KK.
Kartu Keluarga Sejahtra ( KKS) sebanyak 115 KK, dan Bansos Presiden 8 KK, serta Kementrian 344 juga Kementrian 902 KK dan bansos Provinsi sebanyak 39 KK. Sementara lanjut Irwan bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) sebnyak 255 KK.
“Jumlah kepala kluarga yang terupdate 2900,
Seharusnya udah rapih cuma masyarakat yang dapet sembako kepingin dapet uang, itu yang pada ke Desa gak kebagian BST, kalau BLT DD saya sesuai dengan mengacu kearipan lokal, sesuai ksepakatan tokoh agama, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lain- lain,”beber Irwan. (End)
