‎Giliran KAMMI Desak Bupati Bekasi Cabut SK Ade Zarkasih

PJ.BEKASI – Polemik pengangkatan Ade Efendi Zarkasih sebagai Direktur Usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi yang dinilai cacat masih terus bergulir. Kali ini giliran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Bekasi turun tangan.

‎Ketua KAMMI Kabupaten Bekasi Munah menyatakan bakal menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Bekasi untuk menuntut Bupati Bekasi segera mencabut SK Ade  Efendi Zarkasi sebagai Dirus Perumda Tirta Bhagasasi, karena dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎Jika dibiarkan Bupati Ade Kuswara Kunang berpotensi melakukan pelanggaran Hukum dengan melakukan perbuatan penyalah gunaan wewenang dan jabatan.

‎”Kami melihat pengangkatan Ade Effendi Zarkasih sebagai Dirus Perumda Tirta Bhagasasi inkonstitusional, tidak transparan,  terlalu dipaksakan sehingga muncul dugaan adanya penyalah gunaan wewenang ( abuse of power ), pemberian suap / gratifikasi dan jual beli jabatan,” kata Munah, Senin (19/05/25).

‎Menurutnya, Bupati Bekasi sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) terang-terangan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017, Permendagri nomor 37 tahun 2018, Permendagri 23 tahun 2024  serta Perda No.6 tahun 2023 tentang Perumda.

‎Ia menegaskan dalam peraturan yang merupakan payung hukum tersebut jelas dan tegas mengatur terkait usia maksimal kandidat, minimal pendidikan, sampai dengan mekanisme pemilihan yg harus melibatkan pihak konsultan, akademisi dan media masa sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari rakyat.

‎”Peraturan perundang-undangan tersebut jelas dan tegas mengenai bagaimana Kuasa Pemilik Modal wajib menggunakan payung hukum yang ada untuk dijadikan landasan Bupati menjalankan roda Pemerintahan,” terangnya.

‎Persoalan ini sudah menjadi tranding topik di Kabupaten Bekasi, KAMMI dan Elemen Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus Cipayung Plus itu yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Bekasi. akan turun melakukan aksi demonstrasi.

‎Ia menegaskan, pengangkatan Dirus mesti diulang dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta membuka ruang partisipasi publik agar Perumda Tirta Bhagasasi dikelola secara profesional dan terbebas dari intervensi kepentingan suatu kelompok atau individu tertentu.

‎”KAMMI juga akan melakukan konsolidasi antar organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung plus  untuk menyamakan persepsi dalam suatu gerakan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kabupaten Bekasi.” pungkasnya.(end)

‎










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM