Hunian di Cluster Rivertown Ditarif IPL Berujung Laporan, Kades Kok Gak Tau
PJ.BEKASI – Desa desus pembayaran pungutan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di hunian Cluster Rivertown di Grand Wisata Desa Lambang Jaya Kabupaten Bekasi ditarif hingga jutaan rupiah yang diduga dilakukan oleh oknum RT sontak membuat Kepala Desa setempat tercengang. Benarkah ada pungutan liar?
Kepala Desa Lambang Jaya Kimblan mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan anak buahnya di hunian Cluster Riwertown tersebut.
Menurutnya, hunian di kawasan Grand Wisata memang banyak cluster dan untuk RT dan RW nya itu hasil pemilihan warga setempat yang kemudian dilaporkan ke pemerintahan desa untuk dilantik.
“Kalaupun Iuran dan lain-lainya, desa belum di ajak dan belum mengetahui, belum pernah diajak ngobrol, mungkin sudah melalui musyawarah dan mufakat lingkungan masing-masing. Barangkali, tidak mungkin RT,RW saya memungut biaya tanpa musyawarah,”kata Kimblan menerangkan kepada wartawan.
Iuran yang dipungut oleh oknum RT RW besarannya cukup lumayan yakni Rp1,1 juta untuk perhunian. Kendati demikian,
kata Ia, untuk iuran itu sejatinya dimusyawarahkan terlebih dahulu.
“Yang namanya IPL urusan intern masing-masing warga lingkungan desa , masalah berapa iurannya nya gak tau kan urusan RT RW dengan warga lingkungan,”kata Kimblan.
Oknum RT dan RW tersebut dikabarkan sudah dilaporkan oleh warga setempat ke aparat penegak hukum. Kimblan berujar akan membahas persoalan tersebut dengan RT dan RW dimaksud.
“Terkait RT yang sudah dilaporkan dan dalam proses hukum nanti nanti saya konfirmasi dulu seperti apa, sebab dan akibatnya kaya apa,nanti kita bermusyawarah dan mufakat bang,”ujarnya.
Namun hal itu dibantah oleh kuasa hukum salah satu warga Harry Pribadi Garfes yang sudah melaporkan oknum RT tersebut. Menurutnya, pernyataan Kades Lambang Jaya yang tidak mengetahui adanya iuran IPL di Cluster Riwertown tidak rasional.
Sebab, Kades itu pembina di wilayah nya.Terlebih, iuran itu sudah terjadi sejak lama dilakukan oknum RT.
“Kades adalah pembina dari RW dan RT mustahil jika tidak tahu, iuran IPL yang tidak wajar ini sudah berjalan sejak lama, dan bahkan warga yang merupakan klien kami, sudah melayangkan dan menembuskan surat sumbang saran ke RW, Desa, dan Kecamatan,”ungkapnya.
“Dan samapi saat surat kami tdiak dijawab, kok bilang tidak mengetahui, ini kami menduga ada pembiaran dari pihak pemerintah desa Lambang Jaya,”tukas Ia menambahkan.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Rahmat Atomg menegaskan, bahwa pada prinsifnya pembinaan dan pengawasan terhadap RT & RW adalah Kepala Desa, serta dibantu jugo oleh BPD sebagai fungsi pengawasan jalannya roda pemerintahan desa.
“Dan apabila pihak desa tidak bisa menyelesaikannya baru naik ke tingkat kecamatan selanjutnya baru ke DPMD,”pungkasnya.(red)











