Ini Rekomendasi Komisi IV DPRD Kota Bekasi Untuk Dinas Pendidikan

  • Bagikan
IMG 20211018 WA0001
DPRD Kota Bekasi, Ketua Komisi IV, Sardi Efendi.

PJ. BEKASI – Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 adalah sebuah upaya dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2022.

Ketua Komisi IV, Sardi Efendi menyampaikan hasil pembahasan terkait dengan Rekomendasi Komisi yang dipimpinnya mengenai rancangan PPAS Kota Bekasi, tahun anggaran 2022 dengan OPD mitra kerja Komisi IV, DPRD Kota Bekasi.

“Dinas Pendidikan merupakan mitra kerja dari Komisi IV, saya menyoroti dan memberikan rekomendasi agar pelayanan terkait dunia pendidikan untuk masyarakat di Kota Bekasi semakin baik ke depan,” tambahnya.

Pihaknya menjelaskan, terkait dengan rekomendasi untuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi pihaknya menjelaskan yang di sampaikan oleh Komisi IV yakni:

BACA JUGA :  Prodak Infrastruktur Pemkab Bekasi Jelek, Dewan Ingin Ada Perbaikan

“Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan serta menghilangkan dikotomi antara sekolah Negeri dan Swasta maka Alokasi anggaran Bosda yang diberikan kepada Sekolah Swasta agar dapat disamakan dengan Sekolah Negeri yaitu, Anggaran Bosda untuk SMP Swasta dari Rp.15.000,- menjadi Rp. 30.000,- dan Bosda SD Swasta dari Rp. 10.000 menjadi Rp. 15.000,-,” terang Sardi.

Politisi PKS tersebut berharap, Rekomendasi Komisi IV dapat memberikan masukan yang baik untuk Dinas terkait kedepannya.

“Semoga hal ini bisa menjadi pijakan untuk memajukan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada para pelajar di Kota Bekasi tentunya,” pungkas Aleg PKS bergelar Doktor tersebut.

Di sisi lain seorang kepala sekolah swasta di Kota Bekasi, Zaelani menuturkan pihaknya memang telah mengajukan untuk mendapatkan bantuan Bosda pada tahun anggaran 2022.

BACA JUGA :  Belasan PSK Terjaring Razia Satpol PP Kabupaten Bekasi, Tapi Dibebaskan

Menurutnya dalam kondisi seperti ini jika sekolahnya mendapatkan bantuan tersebut tentu akan sangat memberikan solusi.

“Sekolah swasta tidak seperti sekolah negeri, meskipun orang tua wali murid termasuk orang berada, namun jika diterpa kondisi pandemi seperti dalam kurun waktu selama ini tentu hal ini sangat mempengaruhi roda aktivitas sekolah,” katanya.

“Dengan disamakannya antara swasta dan negeri tentu kami sebagai pihak sekolah swasta sangat mendukung dan yang paling utama tentu kemudahan untuk mendapatkan bosda juga menjadi hal yang diharapkan untuk sekolah-sekolah swasta tentunya,” Pungkasnya.(Far)

  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM