Job Fair Bekasi Pasti Kerja Ricuh, Vendor Terkesan Cuma Kejar Profit

PJ.BEKASI – Vendor bursa lapang pekerjaan atau Job Fair Bekasi Pasti Kerja PT.TPMU yang digunakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, tahun 2025 dalam pelaksanaan terkesan hanya mencari profit saja hingga terjadi kericuhan.

Demikian dikatakan Dewan Pendiri LSM Jendela Komunikasi (JEKO) yang sehari harinya disapa nama Bob, Selasa (27/05/25).

“Ya, hal itu terlihat. Dimana dalam rancang bangun pelaksanaan job fair tahun ini terkesan amburadul. Jangan hanya sekedar mencari profit dan menggugurkan kewajiban. Lantas mengorbankan banyak pencari kerja dan bahkan menciderai program strategis 100 hari kinerja Bupati,” kata Bob.

Bahkan menurut Bob, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi hanya menggugurkan kewajiban saja demi menyedot duit APBD.

Menurut Bob, pelaksanaan job fair seperti itu, bukan kali ini saja dilaksanakan tapi setiap tahun jadi agenda rutin dinas terkait. Dimana berdasarkan informasi dan data yang ada, bahwa pelaksanaan job fair tahun ini mendapat alokasi dana APBD senilai Rp 150 juta.

Dimana dari data yang ada, rancang bangun kegiatan itu secara Offline dan berlokasi di President University Counvention Center, Jababeka.

“Dalam rancang bangun kegiatan itu sudah jelas. Dimana vendor yang ditunjuk yakni PT. TPMU menyetuju perjanjian dalam kontrak yang ada,”ujarnya.

Artinya, segala sesuatunya sudah diperhitungkan, terlebih terkait ijin keramaian yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2017. Namun yang terjadi, sepertinya vendor dan Disnaker minim komunikasi dengan instansi terkait.

“Sehingga berujung pada kericuhan akibat buruknya manajemen dilapangan,” tutur Bob.

Selain itu, kata Bob. jika melihat dan mencernati Flyer yang ada, terkesan “Asal Bapak Senang’ dimana vendor atau dinas terkait kurang memperhitungkan antisipasi atas Flyer itu.

“Coba lihat dan perhatikan, tersedia jabatan yang dibutuhkan sebanyak 2.557 lowongan kerja yang dibutuhkan oleh 63 perusahaan. Dimana mekanismenya di poin 2 sangat mengiurkan yakni, datang langsung kelokasi langsung kerja,” tutur Bob.

Nah, poin 2 itu yang bikin membludaknya pencari kerja sehingga suasana menjadi kacau balau. “Seharusnya, dinas terkait dan vendor membuat mekanisme yang tulisannya jangan memancing,” tandasnya.

Peristiwa kegaduhan di arena job fair itu sudah viral di media sosial dan ini bukan bukan hanya soal komunikasi dan koordinasi yang lemah, tetapi juga mencerminkan kegagalan menyeluruh dalam pengelolaan kegiatan publik.

Selain itu, Dewan Pendiri JEKO juga menyoroti bahwa pelaksanaan job fair itu jauh dari prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Dilain hal, kritik juga diarahkan kepada Bupati Bekasi, dan dinas teknisnya dimana dalam hal ini terkesan kejar tayang dan lebih fokus pada narasi promosi, namun kurang memberikan perhatian pada aspek teknis dan mitigasi risiko di lapangan.

Selain itu juga, pelaksanaan job fair tahun ini terkesan lebih berorientasi pada pencitraan kelembagaan ketimbang pemenuhan hak-hak dasar pencari kerja.

“Masyarakat hadir dengan ekspektasi terhadap peluang nyata, namun yang mereka temui justru kekacauan akibat minimnya perencanaan. Kegiatan semacam ini seharusnya menjadi ruang pelayanan publik yang fungsional, bukan hanya ajang seremonial tanpa kesiapan substansial,” tutup Bob.