Musrenbang Harus Berorientasi Pada Hasil Nyata
PJ.BEKASI — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bekasi tahun 2027 harus berorientasi pada hasil nyata dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.
Hal tersebut disampaikan Asep usai menghadiri rapat Musrenbang Kabupaten Bekasi. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat kehadiran sejumlah kepala desa dalam forum tersebut.
“Penekanannya tadi, saya langsung absen, kepala desa masih banyak yang tidak hadir. Saya ingin ke depan Musrenbang ini bukan hanya seremonial,” ujarnya.
Asep mengaku khawatir ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah desa. Untuk itu, ia berencana menetapkan skala prioritas pembangunan yang jelas dan terukur.
“Saya ingin adanya pembangunan yang berkeadilan. Ke depan akan kita kunci setiap desa, misalnya tiga sampai empat titik prioritas pembangunan,” jelasnya.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan menggandeng sektor industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Asep menyebutkan terdapat 11 kawasan industri di wilayahnya yang akan diajak berkolaborasi.
“Kawasan industri akan saya kumpulkan, seperti EJIP yang memiliki ribuan perusahaan. Nanti CSR bisa diarahkan untuk pembangunan, seperti jalan, sekolah, atau fasilitas umum lainnya,” ungkapnya.
Dalam perencanaan pembangunan 2027, Asep menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama. Ia menargetkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat keterbatasan jaminan.
“Saya tidak mau ada pasien yang tidak punya jaminan. Insyaallah tahun ini kita selesaikan, dan 2027 sudah tidak ada utang dengan BPJS,” tegasnya.
Selain kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pendidikan juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Transparansi anggaran dan lokasi pembangunan akan terus diinformasikan kepada masyarakat.
“Infrastruktur itu penting, masyarakat harus tahu anggaran dan titiknya. Pendidikan juga, apakah kita bangun sekolah baru atau renovasi,” katanya.
Untuk pembangunan jalan, Pemkab Bekasi akan mengikuti alokasi wajib sebesar 7 persen dari anggaran. Asep juga menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah, terutama di daerah perbatasan seperti Muara Gembong, Karawang, dan Bojongmangu.
“Kita akan koordinasi antar daerah. Saya juga akan ke wilayah perbatasan untuk memastikan konektivitasnya,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Bekasi akan memprioritaskan desa-desa yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara optimal.
“Saya minta camat dan kepala desa menentukan prioritasnya. Yang sudah diajukan tapi belum terealisasi, itu akan jadi prioritas utama,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron, menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi instrumen penting dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah.
Melalui reses, warga diberikan formulir untuk menyampaikan berbagai usulan yang kemudian dihimpun secara sistematis dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dari total 55 anggota dewan, masing-masing membawa berbagai usulan masyarakat yang nantinya akan dikolaborasikan bersama pemerintah daerah.
“Usulan dari masyarakat sangat beragam, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Semua data itu akan kami padukan, baik yang sama maupun berbeda, lalu dipilah berdasarkan skala prioritas,”
Ia menjelaskan bahwa tidak ada target khusus dalam jumlah usulan yang masuk. Semua aspirasi tetap dicatat, termasuk usulan yang bersifat unik seperti pembangunan gapura pembatas wilayah.
Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh usulan tersebut. Oleh karena itu, penentuan skala prioritas dinilai sangat krusial.
“Kalau ada sekolah yang kondisinya roboh, tentu itu harus menjadi prioritas utama. Pembangunan harus diarahkan pada hal-hal yang paling urgen,” lanjutnya.
(Lut)
